SAMARINDA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengejar beberapa target pengesahan Peraturan Daerah (Perda). DPRD yang bergerak di wilayah legislatif, memiliki fungsi pengesahan, perancangan dan pengawasan ini sudah menjadi tanggungjawab mereka dalam menerbitkan sebuah kebijakan. Komisi I yang memiliki tugas membahas perancangan Perda, mengakui memiliki target untuk mempercepat beberapar aturan yang harus disahkan. Anggota Komisi I, Kamaruddin mengatakan bahwa untuk Komisi I sendiri merancang terkait aturan tengang Tempat Pemakaman Umum (TPU). Bukan hanya Komisi I, Komisi lain yang terhimpun dalam DPRD juga diketahui telah memiliki beberapa target terkait Perda yang disankan melalui Paripurna.…
Penulis: Akmal
SAMARINDA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) alami kekosongan jabatan. Kekosongan itu terjadi lantaran terdapat kabar duka pada Sabtu 28 Desember 2024 lalu. Kabar duka tersebut dialami oleh almarhum Hasan Bin Muhammad Saleh, yang menutupkan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Wahab Syahranie Samarinda. Almarhum yang merupakan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Samarinda periode 2024-2029. Malalui hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin yang juga politikus partai Nasdem ini angkat bicara prihal kekosongan jabatan tersebut. “Almarhum digantikan oleh suara terbanyak kedua dibawahnya…
SAMARINDA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera menyerahkan berita acara penetapan Wali Kota kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Dalam Rapat Paripurna pada Rabu 15 Januari 2025, turut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah, dirinya mengatakan dapat surat dari KPU prihal penetapan calon. Melalui hasil penetapan tersebut, Helmi mengatakan bahwa selambat-lambatnya 5 hari DPRD sudah harus paripurnakan hasil perolehan suara terkait Pilkada sebelumnya. “Sesuai dengan peraturan bahwa setelah kita menerima salinan dari KPU mengenai pengumuman kita wajib paripurnakan,” ungkapnya saat diwawancarai. Berdasarkan aturan itu, pihaknya melaksanakan kendati belum terjadwalkan diagenda DPRD, sehingga…
SAMARINDA : Setelah dievaluasi besar oleh Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Perhubungan (Dishub) angkat suara soal penataan parkir serta sistem pembagian hasilnya. Perlu diketahui bahwa, persoalan yang disoroti Wali Kota ialah pembagian hasil 70 persen dan 30 persen yang dirasa tidak fair dan dianggap ada pembiaran terhadap regulasi. Serta sempat dikabarkan Dishub akan berpotensi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dalam proses penelitian disektor hukumnya. Menjawab hal tersebut, Kepala Dishub Hotmarulitua Manalu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap regulasi tentang retribusi pajak. “Kita akan evaluasi soal pembagian 70/30 persen karena mereka tidak digaji terus mereka melihat kembali…
SAMARINDA : Tata kelola parkir di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan publik, pasalnya pembagian pendapatan diketahui secara 70-30 persen, yang mana Juru Parkir (Jukir) mendapatkan 70 persen dan Pemerintah Kota (Pemkot) 30 persen. Secara kalkulasi hal ini menjadi sorotan, sebab dirasa cukup jomplang pembagiannya, sehingga perlu adanya evaluasi regulasi ataupun kebijakan yang berlaku. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengakui pembagian tersebut cukup tidak fair baginya, sehingga pembaruan terhadap regulasi menjadi langkah awal untuk menata ulang pembagian tersebut. “Soal 70/30 persen menurut saya tidak fair, karena ketika saya tanya Dishub tadi dasarnya apa ternyata dasar lama yang tidak…
SAMARINDA : Temuan tata kelola perparkiran Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu sempat menggegerkan jagat raya media sosial. Hal ini menjadi sorotan yang menimbulkan dugaan kecurigaan di mata publik. Menjawab keresahan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, bahwa pada kejadian ini memiliki potensi akan ditindak lanjut oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Samarinda di wilayah hukumnya. “Seperti yang saya sampaikan, jika dianggap perlu, tidak menutup kemungkinan saya akan minta Kejari menindak lanjut dari segi hukumnya,” tegasnya pada Rabu, 15 Januari 2025. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan yang hadir di masyarakat. Bagaimana tidak, tata kelola parkir yang dicanangkan sejak dulu…
SAMARINDA : Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi salah satu penunjang kesejaterahan yang masih menunggu kepastiannya. Dalam hal ini, DPRD Kota Samarinda dan Pemkot melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 14 Januari 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengatakan selama ini para tenaga honorer membutuhkan kepastian mengenai status kerja mereka. “Dengan adanya penjelasan ini, mereka merasa lebih lega karena semua tenaga honorer pada dasarnya lulus, hanya pengangkatannya dilakukan bertahap,” ujarnya. Menurutnya tenaga honorer yang masuk daftar tunggu tetap dapat bekerja di OPD masing-masing hingga mereka diangkat…
SAMARINDA : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Julian Noor menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. Proses pengangkatan Pegawai PPPK menjadi persoalan serius dalam kesejateraan tenaga honorer. Akan tetapi, pelaksanaannya di Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan. “Jumlah PPPK kita sejak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu lebih dari 5.000 orang. Pada 2024, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bisa mengalokasikan anggaran untuk mengangkat PPPK,” jelas Julian pada Selasa 14 Januari 2025. Keterbatasan pemerintah daerah terkait kebijakan sentralisasi menentukan formasi sesuai kemampuan anggaran. Sehingga kendala saat ini diakui terkait…
SAMARINDA : Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengupayakan penataan Citra Niaga terbebas dari premanisme serta mengutamakan kenyamanan dan kebersihan. Andi Harun mengatakan bahwa, Citra Niaga itu merupkan ikon Kota Tepian yang memiliki dua sisi, pandangan secara positif dan negatif menjadi tantangan bagi pihaknya. “Kita upayakan soal keamanan dan kebersihannya, sudah koordinasi dengan Kadisdag dan Kadis Koprasi UMKM dan Perindustrian,” terangnya pada Selasa, 14 Januari 2025. Terlepas dari premanisme, Andi Harun mengupayakan tata kelola para penjual menjadi kunci utama dalam menarik minat pengunjung untuk berbondong hadir. “Agar cara menatanya itu lebih baik menarik orang dari luar, jadi secara tampilan saja sudah…
SAMARINDA : Citra Niaga yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luas sekitar 2,7 hektare dirancang untuk menyediakan tempat usaha bagi pedagang kecil 60% serta pedagang besar dan menengah 40%. Citra Niaga dibangun pada tanggal 27 Agustus 1887, lokasinya adalah bekas tempat bernama Taman Hiburan Gelora yang terbakar. Kondisi saat itu jumlah penduduk Samarinda baru sekitar 300.000 orang dan memerlukan pusat belanja dan rekreasi. Seiring perkembangan zaman, Citra Niaga perlahan hendak disulap menjadi tempat yang lebih menawarkan kenyamanan serta memanjakan mata. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan bahwa Citra Miaga diperkirakan 17 Februari 2025 akan…