JAKARTA: Kementerian Koperasi memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama untuk membangun ekosistem koperasi dan usaha rakyat yang terintegrasi serta berdaya saing.
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut ditandatangani Kementerian Koperasi bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Transmigrasi serta BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen memperkuat pembangunan koperasi dan ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama lintas kementerian ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat.
Ia menyebutkan bahwa tahun depan pemerintah menargetkan pembangunan dan pengembangan 80 ribu koperasi desa yang dilengkapi dengan sarana pendukung, seperti gerai usaha dan pelatihan pengurus.
“Kami berharap koperasi desa dapat menjadi wadah utama dalam menampung dan memasarkan produk-produk UMKM secara modern dan terorganisir melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Ferry dalam penandatanganan MoU di Jakarta, pekan lalu.
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, serta Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah.
Ruang lingkup kerja sama dengan Kementerian UMKM difokuskan pada pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, kewirausahaan, serta pengembangan usaha dan pertukaran data serta informasi.
“Koperasi merupakan holding dan rumah besar UMKM. Sinergi ini penting untuk membangun ekosistem usaha rakyat yang kuat dan berdaya saing,” kata Ferry.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, koperasi desa khususnya Kopdes Merah Putih, berpotensi menjadi agregator bagi UMKM di daerah.
“Koperasi dapat mengonsolidasikan UMKM di wilayahnya. Kami mendorong penguatan usaha menengah yang terklaster di setiap daerah, terutama melalui koperasi desa Merah Putih,” ujarnya.
Sementara itu, kerja sama dengan Kemendiktisaintek mencakup pemanfaatan riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan koperasi, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta penguatan literasi dan diseminasi informasi perkoperasian.
Mendikristisaintek Brian Yuliarto mengatakan pihaknya juga mendorong pembentukan koperasi mahasiswa di perguruan tinggi sebagai model pengembangan koperasi di daerah.
“Koperasi mahasiswa dapat menjadi contoh dan kekuatan ekonomi baru yang berbasis kampus,” ujarnya.
Adapun kerja sama dengan Kementerian Kehutanan diarahkan pada penguatan kelembagaan, usaha dan kapasitas SDM koperasi di sektor kehutanan, termasuk fasilitasi sarana prasarana dan penguatan jejaring usaha dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial kepada masyarakat, yang dikelola oleh sekitar 1,4 juta kepala keluarga dalam 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi menitikberatkan pada penguatan koperasi di kawasan transmigrasi melalui integrasi data, sinkronisasi kebijakan, pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan kemitraan, serta peningkatan kapasitas SDM.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini telah terbentuk 1.560 badan usaha dan 466 perkampungan transmigrasi di 116 kabupaten/kota dan tiga provinsi.
“Melalui koperasi, diharapkan pergerakan ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi dapat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan difokuskan pada pertukaran data dan informasi, peningkatan literasi dan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kepesertaan aktif insan koperasi serta mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kerja sama ini juga mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, khususnya dalam pemanfaatan gerai layanan kesehatan seperti apotek dan klinik koperasi agar terintegrasi dengan sistem JKN.
“Kerja sama ini bertujuan mengaktifkan kembali program apotek hidup serta memberikan jaminan sosial bagi para pelaku Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Ali.
Menkop Ferry menegaskan, penandatanganan MoU tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal untuk kerja nyata yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti kerja sama ini ke dalam rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan agar koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen kolaborasi yang telah dibangun, seraya berharap sinergi ini semakin memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
