SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Dialog Serantau Borneo-Kalimantan (DSBK) XVI Tahun 2025 yang akan digelar pada 17–20 Juni mendatang di Samarinda dan Tenggarong.
Kegiatan budaya lintas negara ini akan melibatkan ratusan peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan mengusung tema “Sastra Memperkaya Jiwa, Sastra Memperkasa Bangsa: Nusantara dan Penguatan Sastra Melayu – Merawat Estetika dan Didaktika”.
Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim, Syafril Teha Noer, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemprov Kaltim sejak awal perencanaan kegiatan, termasuk dalam hal pembiayaan dan fasilitasi teknis.
Hal ini diungkapkannya dalam jumpa pers di Hotel Haris Samarinda, Senin, 9 Juni 2025.
“Kami langsung menghadap Gubernur dan Sekda, dan responsnya luar biasa. Bahkan kami ditanya apakah dananya ingin kami kelola langsung atau didampingi. Kami pilih didampingi, karena terus terang, kami belum siap kelola dana besar secara mandiri,” ujar Syafril.
Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov dalam memfasilitasi kegiatan seni budaya berskala regional yang melibatkan negara-negara serumpun Melayu.
DSBK XVI akan menghadirkan sekitar 200 peserta dari Kuala Lumpur, Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, serta berbagai provinsi di Indonesia.
Rangkaian kegiatan meliputi dialog sastra, parade sastra, pameran buku, dan muhibah budaya ke Tenggarong. Para pembicara berasal dari kalangan sastrawan, akademisi, jurnalis, dan pegiat budaya.
Meskipun mengapresiasi dukungan Pemprov, Syafril menekankan perlunya perhatian yang lebih berkelanjutan terhadap dunia kesenian di daerah.
Ia menyoroti bahwa eksistensi lembaga kesenian seperti DKD sering kali bergantung pada preferensi kepala daerah yang menjabat.
“Kalau kepala daerahnya mencintai seni, kegiatan kami ramai. Tapi kalau tidak, ya kami seperti anak yatim piatu. Ini fakta yang harus kami sampaikan,” tegasnya.
DKD Kaltim mendorong adanya regulasi atau dasar hukum yang lebih kuat guna memastikan keberlangsungan aktivitas seni dan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Ia menilai bahwa pendekatan berbasis proyek jangka pendek tidak cukup untuk membangun ekosistem seni yang sehat dan berdaya.
“Kita butuh dasar hukum yang lebih kokoh. Supaya kegiatan seni tidak hanya hidup karena seremonial, tapi menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Pelaksanaan DSBK XVI kali ini difasilitasi melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, hasil koordinasi antara DKD, panitia pelaksana, dan Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni.
Dukungan juga datang dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry yang terlibat sejak tahap perencanaan.
Pembukaan acara dijadwalkan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, atau, jika berhalangan, akan dibuka langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Kaltim.
“Kami apresiasi Pemprov yang sudah mendampingi. Tapi ke depan, kita harap perhatian terhadap kesenian tak berhenti di DSBK ini saja. Lembaga seperti DKD juga perlu dibangun sistemnya agar lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Syafril. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi