SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub mengaku miris melihat masifnya konflik lahan antara masyarakat adat dan investor dimana masyarakat adat menerima risiko penggusuran dari kebijakan investasi yang berkembang.
Untuk itu, ia menegaskan penting untuk dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Kaltim tentang Pembentukan Kelembagaan Desa Adat demi terus menjaga dan melestarikan kehidupan bersosial masyarakat.
“Karena selama ini banyak potensi-potensi desa adat kita di Kaltim tidak mendapatkan pengakuan secara hukum,” kata Rusman.
Hal itu ia katakan usai Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda, Senin (25/3/2024).
Rusman menjelaskan, fakta riil di lapangan yang paling dominan dan sampai hari ini terjadi di Kaltim ialah terjadinya benturan antara masyarakat dengan pihak investor yang pada ujungnya merugikan masyarakat.
“Misalnya soal lahan sawit dan lahan pertambangan. Banyak desa-desa adat, lahan-lahan, hutan adat terbongkar atau terhampas dari kepentingan investasi pertambangan,” kritiknya.
Ia mengungkapkan, fakta riil di lapangan bahwa banyak desa-desa dan lembaga adat Kaltim tergerus oleh kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya hanya menguntungkan segelintir manusia.
“Mengatasnamakan investasi tapi kehidupan sosial masyarakat kita hilang ditelan bumi,” sindirnya.
Ia pun mencontohkan konflik lahan yang belum lama ini terjadi yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana lahan yang ditunjuk untuk pembangunan Bandara VVIP IKN selama ini digunakan oleh warga untuk berkebun dan berladang.
“Meskipun di IKN membantahnya setengah mati, tapi faktanya jelas sekali,” pungkasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu khawatir, jika tidak dilakukan perlindungan maka lembaga-lembaga adat dan desa-desa adat bisa sirna ditelan oleh ruang-ruang investasi yang begitu masif sampai hilang dari buminya sendiri.
“Kalau dibiarkan kita bisa kehilangan kehidupan sosial masyarakat kita. Padahal jauh sebelum republik ini berdiri, struktur sosial dan budaya masyarakat lokal Kaltim itu sudah ada,” tuturnya.
“Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya lahirnya negara ini karena adanya komunitas sosial seperti itu yang selama ini sudah dari turun temurun begitu. Tapi hanya karena kepentingan investasi, semua dilabrak sehingga kehidupan sosial manusia jadi hilang,” sambungnya.(*)