BANDUNG: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian dan kebutuhan alsintan serta program-program rehabilitasi yang berkelanjutan.
“Kejadian bencana yang terjadi kekeringan dan banjir menyebabkan sengsaranya luar biasa untuk kebutuhan pangan, itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat didaulat menjadi salah satu narasumber dalam Sidang Komisi IV Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) tahun 2024 di El Hotel Bandung, Selasa (23/4/2024).
Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan materi dengan tema “Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur”.
Ia pun menyoroti urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim dalam penanganan dan pemulihan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir, khususnya di wilayah Kaltim.
Menurutnya, pengalokasian dana yang tepat dan efisien dari APBD sangat penting untuk memberikan stimulan sosial ekonomi yang signifikan bagi terdampak bencana.
“Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal,” ucapnya.
Akmal mengaku, ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat adanya perubahan fungsi alam dan kejadian-kejadian bencana.
“Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan atensi yang besar terhadap kebutuhan pangan,” jelasnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta jajaran BPBD dan stakeholder terkait, khususnya BPBD Kaltim untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dengan baik dan terarah.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terkait upaya penanganan dan penanggulangan bencana.
Sidang yang dihadiri para pejabat dan pegawai BPBD dari berbagai Provinsi se-Indonesia itu diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Hadir pula narasumber lain dalam kegiatan, Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PIl), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansvah dan PIt Kepala Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan.(*)