SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengapresiasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kaltim dalam mendukung terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.
“Kami, Pemerintah Provinsi Kaltim tentu sangat berterima kasih dan meminta semua pihak bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi tahun ini,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan jajaran Bawaslu Provinsi Kaltim di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Pendopo Odah Etam, Kamis (4/1/2024).
Rombongan audiensi dipimpin Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto bersama Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Danny Bunga serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Daini Rakhmat didampingi Kepala Sekretariat Yusuf serta Kabag Administrasi Agus Suci Anjalmo.
Sementara terkait dukungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu, Akmal meminta Badan Kesbangpol dan Dinas Kesehatan Kaltim untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
“Kita tidak ingin kejadian Pemilu 2014 terulang kembali. Kali ini, kita harus pastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu,” tegas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto memaparkan big data pengawasan pemilu yang telah berjalan dan akan disiapkan sampai hari pemilu tiba, tepatnya pada 14 Februari 2024
“Saat ini kita sedang melakukan perekrutan pengawas TPS,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat 11.441 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kaltim.
“Dari jumlah itu, kita memiliki 70 TPS khusus, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN),” sebutnya.
Sedangkan dari 70 TPS khusus itu, diperkirakan ada 15.509 pemilih yang aktif dan dipastikan hingga 14 Februari 2024 berada di Kaltim.
“Namun mereka tidak ber-KTP Kaltim,” tambahnya.
Ia menambahkan, hingga 10 Februari terdapat 1.728 kegiatan kampanye dan saat ini sudah berjalan sejak 28 November 2023. Namun, angka pelanggaran masih di bawah 5 persen, baik pelanggaran administrasi, kode etik, pidana maupun netralitas.
Jika data jumlah kampanye terselenggara dikomparasi dengan pelanggaran kampanye, lanjutnya, rasionya masih kecil atau di bawah 5 persen.
“Artinya 95 persen kegiatan kampanye berjalan dengan cara yang baik atau tidak terdapat pelanggaran,” ujarnya.
Tampak hadir Kepala Badan Kesbangpol Sufian Agus dan Kepala Dinas Kesehatan dr Jaya Mualimin. (*)