anggota Jaringan Media Siber Indonesia
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: Politik
SAMARINDA: Berdasarkan sistem pencatatan SI Gizi Kesga dan E-PPGBM Terpadu.Capaian prevalensi stunting Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 tercatat sebesar 15,90 persen atau melampaui target 19,80 persen. Anggota…
SAMARINDA: Kalimantan Timur (Kaltim) masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil. Sehingga keberadaan guru honorer, masih sangat dibutuhkan. Karenanya Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry…
SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) dalam Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), melaporkan, banyak proyek pembangunan sekolah di Kaltim mengalami putus kontrak, saat dilakukan uji petik…
SAMARINDA: Tingginya tingkat pengangguran perempuan di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada angka 5,20 persen. Secara umum angka tersebut terlihat stabil,…
SAMARINDA: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DPRD Kalimantan Timur Husni Fahruddin mengaku, pengawasan terhadap kewajiban perusahaan sektor energi dan sumber daya…
SAMARINDA: Agenda konsultasi pimpinan DPRD dan ketua fraksi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta pada 19-20 Mei 2026, soal hak angket DPRD Kalimantan Timur…
SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syahariah Mas’ud membantah isu yang menyebut dirinya bakal maju dalam bursa pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim masa…
KUKAR: Tindak lanjut atas aduan warga sekaligus maraknya pemberitaan terkait kondisi jalan penghubung, mengalami longsor cukup parah di sejumlah titik jalan, yang dinilai semakin membahayakan keselamatan…
SAMARINDA: Kebijakan Pemerintah Pusat menghapus status guru honorer di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini berpotensi, memunculkan…
SAMARINDA: Pemerintah Daerah masih terkendala dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Pasalnya, sejumlah ketentuan dalam rancangan…
