SAMARINDA: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bontang resmi membuka tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD Golkar.
Penjaringan dilakukan jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026.
Pembukaan penjaringan diumumkan dalam jumpa pers yang digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Bontang, Rabu, 24 Juni 2026, dengan menghadirkan Sekretaris Steering Committee (SC) Musda VIII Lafendri, Ketua Penjaringan HM Idrus, dan Ketua Panitia Pelaksana Andi Amri.
Sekretaris SC Musda VIII, Lafendri, menjelaskan, pelaksanaan Musda merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-11. Menginstruksikan seluruh daerah, segera melaksanakan musyawarah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pelaksanaan Musda ini berdasarkan surat dari DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) yang menindaklanjuti hasil Munas Partai Golkar ke-11.
Selain itu didukung oleh keputusan Kementerian Hukum, yang telah menetapkan kepengurusan hasil munas tersebut.
Sementara, Ketua Penjaringan HM Idrus mengatakan, pengambilan formulir pendaftaran calon ketua telah dibuka mulai hari ini Rabu hingga Jumat 26 Juni 2026.
“Mulai hari ini kader-kader Partai Golkar yang memiliki keinginan dan memenuhi syarat dipersilakan mengambil formulir pendaftaran. Kesempatan pengambilan formulir dibuka sampai Jumat,” kata Idrus.
Setelah mengambil formulir, para bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Sebelum dikembalikan kepada panitia untuk diverifikasi untuk menentukan kelengkapan serta keabsahan persyaratan calon.
Musda VIII Golkar Bontang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026 pukul 13.00 Wita di Hotel Grand Mutiara Bontang.
Agenda utama meliputi laporan pertanggungjawaban kepengurusan, sidang-sidang musyawarah, hingga pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bontang periode 2025–2030.
Ketua Panitia Pelaksana Musda VIII, Andi Amri, memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan musyawarah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan organisasi.
“Musda ini kami laksanakan secara sederhana, namun tetap sesuai ketentuan organisasi. Harapannya seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan baik, lancar, dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu melanjutkan kerja-kerja Partai Golkar di Kota Bontang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lafendri menjelaskan, sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi bakal calon Ketua DPD Golkar Bontang.
Di antaranya pernah menjadi pengurus Partai Golkar minimal lima tahun, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang dibuktikan dengan sertifikat, serta memperoleh dukungan minimal 30 persen dari pemilik hak suara dalam Musda.
“Persyaratan cukup banyak, tetapi yang paling utama, pernah menjadi pengurus minimal lima tahun, telah mengikuti pelatihan kader, dan mendapatkan dukungan minimal 30 persen suara,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah pemilik hak suara dalam Musda VIII Golkar Bontang sebanyak delapan suara. Hak suara tersebut berasal dari DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Bontang. Ketua DPD Golkar Bontang, organisasi sayap partai yakni Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), serta tiga Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK).
Meski proses penjaringan berlangsung secara terbuka, panitia mengakui hingga saat ini ketua DPD petahana masih menjadi figur, yang dinilai memiliki peluang besar memperoleh dukungan mayoritas kader.
Namun, panitia menegaskan seluruh kader yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi Musda.
“Siapa pun kader yang memenuhi ketentuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk mendaftar. Partai Golkar adalah partai yang demokratis dan memberikan ruang bagi kader terbaik untuk maju,” tegas Lafendri.
Musda VIII Golkar Bontang nantinya akan menentukan arah kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut untuk lima tahun ke depan, sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi menghadapi agenda politik berikutnya di Kota Bontang.
