SAMARINDA: Wacana tidak adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten/kota pada 2027 dinilai berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah. Meski demikian, DPRD Samarinda menegaskan belum ingin berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, hingga saat ini pembahasan di tingkat Kota Samarinda masih difokuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
“Kalau kita belum bisa berandai-andai. Saat ini kami masih membahas KUA-PPAS 2027. Setelah tahapan itu selesai, baru nanti melihat perkembangan terkait bantuan keuangan dari provinsi,” ujarnya di Samarinda, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Deni, informasi mengenai tidak adanya Bankeu pada 2027 masih sebatas wacana dan belum dituangkan dalam kebijakan resmi.
Karena itu, pihaknya memilih menunggu kepastian sebelum menyusun langkah lanjutan. Namun, apabila nantinya bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim benar-benar tidak dialokasikan, Pemerintah Kota Samarinda diminta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
“Kalau memang nanti tidak ada, tentu kita harus mengoptimalkan pendapatan yang ada di Kota Samarinda,” katanya.
Deni mengakui, selama ini bantuan keuangan provinsi menjadi salah satu penopang pembangunan di daerah. Karena itu, penghentian Bankeu dipastikan akan memberikan dampak terhadap kabupaten dan kota yang selama ini menerima alokasi tersebut.
“Semua daerah yang selama ini mendapatkan Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan itu,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong pemerintah daerah terus menggali sumber-sumber PAD yang masih berpotensi ditingkatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu contoh yang disebut adalah program parkir berlangganan yang diproyeksikan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dikelola secara optimal.
“Potensi PAD harus terus dimaksimalkan, baik melalui parkir berlangganan maupun pengembangan destinasi wisata. Itu bisa menjadi penopang pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkasnya.
