SAMARINDA: Berdasarkan sistem pencatatan SI Gizi Kesga dan E-PPGBM Terpadu.Capaian prevalensi stunting Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 tercatat sebesar 15,90 persen atau melampaui target 19,80 persen.
Anggota Komisi IV sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus), dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud mendorong penguatan peran Posyandu dalam penanganan stunting di Kaltim.
“Menurut saya aman, sudah itu tinggal pengawasannya saja di lapangan,” ujar Syahariah diwawancarai media, Senin, 18 Mei 2026.
Meski capaian tersebut dinilai baik, Syahariah menegaskan pengawasan tetap harus dilakukan agar tren penurunan stunting tidak mengalami kemunduran.
“Walaupun sudah ada perubahan di tahun kemarin, tapi kami selaku anggota DPR harus tetap memantau supaya targetnya jangan menurun. Harus setiap tahun penekanannya lebih,” katanya.
Menurut Syahariah, salah satu ujung tombak penanganan stunting di lapangan adalah Posyandu yang selama ini aktif mendampingi ibu hamil dan balita.
Karena itu, ia meminta, peran Posyandu diperkuat dan mendapat dukungan anggaran yang lebih jelas dari pemerintah.
“Saya minta Posyandu ini harus difungsikan. Bukan hanya di RT saya, tapi di seluruh kota,” ujarnya.
Ia mengaku, menemukan persoalan saat turun langsung ke lapangan, di mana sejumlah kader Posyandu masih harus membiayai sendiri kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya tanya kegiatan Posyandu gimana? Mereka bilang jalan, tapi untuk biaya-biaya kegiatan itu biaya sendiri,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Syahariah, perlu menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kalimantan Timur agar dukungan terhadap Posyandu tidak hanya sebatas program, tetapi juga pendanaan operasional.
“Nanti saya minta kepada Dinas Kesehatan agar dialokasikan anggaran itu langsung dengan Posyandu, jangan ke tangan kedua, supaya mereka juga bisa kita handle kerjanya karena mereka bekerja di lapangan,” tegasnya.
Syahariah menilai, Posyandu memiliki peran besar dalam mendukung upaya penurunan stunting, terutama melalui pemantauan tumbuh kembang anak dan pendampingan ibu hamil.
“Posyandu sangat berjasa sebenarnya,” katanya.
Ia bahkan mengaku, ikut membantu kebutuhan kader Posyandu di daerah pemilihannya, termasuk penyediaan seragam bagi kader di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
“Karena tidak ada baju seragamnya, sehingga saya turun tangan untuk membantu,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Pansus LKPJ, meski angka stunting Kaltim sudah berada di bawah target, masih terdapat sejumlah daerah dengan prevalensi di atas rata-rata provinsi.
Kabupaten Paser tercatat sebesar 16,73 persen, Kabupaten Kutai Timur 16,91 persen, Kabupaten Berau 19,81 persen, Kota Samarinda 17,14 persen, dan Kota Bontang 19,48 persen.
Karena itu, Pansus LKPJ merekomendasikan penguatan intervensi gizi melalui Program Makan Gratis Bergizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, termasuk pemberian protein hewani berbasis pangan lokal bagi ibu hamil anemia dan balita usia 12–24 bulan.
Selain itu, intervensi gizi spesifik juga dinilai perlu diperkuat, melalui pemeriksaan rutin kehamilan. Pemberian tablet tambah darah, pemantauan pertumbuhan di Posyandu, edukasi ASI eksklusif. Hingga pemberian, makanan pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani.
Pansus juga menekankan pentingnya intervensi intensif pada 1.000 hari pertama kehidupan guna mencegah dampak permanen akibat kekurangan gizi pada anak.
