SAMARINDA: Keterbatasan anggaran daerah (APBD) kini jadi tantangan bagi program pendidikan gratis atau Gratispol hingga jenjang perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) .
Anggota Komisi IV sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Komisi IV Syahariah Mas’ud, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim, menilai program Gratispol tetap perlu dilanjutkan. Namun pelaksanaannya, harus lebih selektif dan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, secara kewenangan pemerintah provinsi memang bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah seperti SMA dan SMK. Baik negeri, maupun swasta. Sementara pendidikan tinggi sejatinya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah diwawancarai media, Senin, 18 Mei 2026.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Gubernur Rudy Mas’ud, yang tetap mendorong program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Sebagai upaya, memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Syahariah juga mengingatkan, kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan cukup besar. Dalam perencanaan awal, kemampuan APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, tetapi dalam pelaksanaan turun menjadi sekitar Rp12 triliun pada 2027 nanti.
Menurutnya, kondisi tersebut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Untuk membiayai program-program besar, termasuk Gratispol.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong agar pelaksanaan pendidikan gratis tetap berjalan dengan sasaran yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” ujarnya.
Ia menegaskan prioritas utama pemerintah daerah sebaiknya tetap difokuskan pada pendidikan menengah dan masyarakat kurang mampu agar program berjalan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan di Kaltim telah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa penerima manfaat sepanjang 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk program beasiswa pendidikan tinggi.
Sementara di sektor pendidikan menengah, program Gratispol dijalankan melalui pemberian seragam gratis kepada 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Penguatan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung ke kampus.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Syahariah juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap pelaksanaan program Gratispol.
Menurutnya, aspirasi sebaiknya tetap disampaikan melalui dialog yang baik agar solusi dapat dicari bersama.
“Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” pungkasnya.
