SAMARINDA: Sebanyak 177 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Timur kini berpeluang memiliki hunian yang lebih layak, setelah Pemprov Kaltim memastikan pembebasan biaya administrasi rumah.
Kebijakan ini bagian dari Program Gratispol yang juga ditujukan untuk menjawab persoalan 60 ribu rumah tak layak huni dan backlog 250 ribu unit di Bumi Etam.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, intervensi pemerintah daerah dilakukan agar beban MBR, termasuk buruh, petani, nelayan, ojek online, hingga masyarakat miskin dan pengangguran, bisa lebih ringan dalam mengakses rumah.
“Ini adalah janji kampanye kami Gratispol dan hari ini kami wujudkan. Biaya administrasi ditanggung penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah,” ujar Rudy, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dengan rata-rata penghasilan setara UMR Rp4 juta, banyak MBR dinilai kesulitan mengakses perumahan komersial. Melalui skema baru, pemerintah menargetkan masyarakat hanya perlu membayar cicilan sekitar Rp1 jutaan per bulan.
“Insya Allah banyak hal yang bisa disupport pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, supaya mereka tetap bisa punya rumah layak,” kata Rudy.
Tak hanya dari APBD, Rudy juga menegaskan perusahaan wajib bersinergi melalui program tanggung jawab sosial (CSR/TJSL) maupun program pengembangan masyarakat (PPM). Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berkomitmen membangun 25 hingga 50 rumah untuk pekerja dan warga sekitar area operasional.
“Perusahaan harus ikut serta. Mereka punya CSR dan TJSL. Ada yang sanggup 25 rumah, ada yang 50 rumah. Ini bentuk gotong royong agar backlog bisa ditekan,” tegasnya.
Secara nasional, kebutuhan rumah layak huni mencapai sekitar 12,7 juta unit backlog. Program pemerintah pusat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan menyalurkan 166 ribu unit rumah subsidi pada 2025.
Kaltim sendiri menghadapi tantangan backlog 250 ribu rumah, sehingga Gratispol perumahan diharapkan mampu mempercepat realisasi target.
Rudy optimistis, dengan kombinasi program Gratispol, sinergi lintas sektor, dan kontribusi perusahaan, warga Kaltim tidak lagi kesulitan memiliki hunian yang layak.
“Tujuan kita bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan rakyat Kaltim tinggal di hunian yang sehat, aman, dan bisa menopang kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.