SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong realisasi program unggulan Gratispol.
Gratispol merupakan program unggulan Gubernur Kaltim, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari Pendidikan hingga Kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa tiga peraturan gubernur (Pergub) telah mendapat persetujuan dan siap diterapkan.
Ketiganya mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah.
“Update terakhir kemarin, itu sudah ada persetujuan. Ada Pergub pendidikan gratis, kesehatan gratis, gratis administrasi kepemilikan rumah, sementara tiga. Untuk perjalanan rohani juga sudah diusulkan Pergub,” ujar Sri Wahyuni saat diwawancarai, Rabu (14 Mei 2025).
Program Gratispol merupakan janji politik yang kini diatur dalam bentuk regulasi resmi melalui Pergub.
Ketentuan ini disusun sebagai implementasi dari visi misi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur terpilih Seno Aji, selama masa kampanye Pilkada 2024.
Peraturan ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program di lingkup pemerintahan daerah.
Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa satu rancangan Pergub tambahan, yakni untuk perjalanan rohani, masih dalam tahap fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pergub ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada para marbot dan penjaga rumah ibadah yang telah mengabdi minimal dua tahun.
“Sebenarnya itu bisa kewenangan kita karena memberikan hadiah kepada orang itu bentuknya hadiah karena prestasinya, jadi marbot makanya ada syarat minimal dua tahun. Itu sedang diproses Pergub-nya,” jelasnya.
Kemendagri memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengkaji rancangan Pergub sebelum disetujui gubernur.
Fasilitasi ini merupakan proses formal untuk memastikan regulasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah melalui penyempurnaan atau perbaikan, Pergub baru dapat diundangkan dan dilaksanakan.
“Sudah ke Kemendagri, itu kan fasilitasi, biasanya ada penyempurnaan atau perbaikan. Nanti kita lakukan perbaikan, setelah itu bisa diterapkan Pergub-nya,” tambah Sri Wahyuni.
Dengan disetujui tiga Pergub dan satu dalam proses, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya mewujudkan program Gratispol sebagai bagian dari prioritas kerja 100 hari pemerintah baru.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Program ini juga telah dinantikan masyarakat, terutama terkait dengan Pendidikan dan Kesehatan gratis.
Dengan adanya Gratispol, masyarakat kurang mampu dapat menempuh Pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk mendapatkan fasilitas Kesehatan yang memadai.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun mereka tidak mampu secara finansial,” tegas Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
“Kami akan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Program ini untuk semua, tanpa memandang latar belakang ekonomi, kemampuan, maupun asal sekolah,” tambahnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi