SAMARINDA: Tak hanya konektivitas jalan antarwilayah, penyediaan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan juga terus dibenahi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Hingga saat ini, tercatat 36 desa terpencil di Kaltim kini telah menikmati aliran listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.
Saat awal pemerintahan baru dilantik pada 20 Februari 2025, tercatat 109 desa di Kaltim belum teraliri listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim, mengingat ketimpangan akses listrik masih dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terisolasi.
“Listrik harus dinikmati seluruh rakyat Kalimantan Timur, baik di perkotaan, pedesaan, pedalaman, maupun wilayah perbatasan,” tutur Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Jumat, 9 Januari 2026.
Sebagai bentuk intervensi nyata, Pemprov Kaltim melakukan percepatan elektrifikasi desa melalui pembangunan PLTS Komunal dan penyediaan Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) per rumah tangga.
Hasilnya, 36 desa di Kabupaten Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Paser berhasil dialiri listrik, dengan total penerima manfaat mencapai 66 ribu kepala keluarga (KK).
Meski demikian, Pemprov Kaltim masih menghadapi tantangan besar. Saat ini masih terdapat 73 desa dengan sekitar 45 ribu KK yang belum terjangkau aliran listrik. Kendala utama berasal dari kondisi geografis desa-desa tersebut yang berada jauh dari jaringan PLN, belum memiliki akses jalan, serta sulit dijangkau instalasi kelistrikan konvensional.
“PLTS ini sifatnya sebagai solusi awal. Target kami tetap menghadirkan listrik PLN ke seluruh wilayah. Karena itu, pemetaan badan jalan menuju desa-desa tersebut harus segera dilakukan,” ujar Gubernur.
Salah satu desa yang telah merasakan manfaat program ini adalah Kampung Batoq Kelo, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Di desa dengan jumlah penduduk 1.028 jiwa dan 339 KK tersebut, Pemprov Kaltim membangun PLTS Komunal dengan kapasitas terpasang 60,8 kWp, kapasitas baterai 576 kWh, serta kapasitas inverter 50 kW.
Pemprov Kaltim menilai kehadiran listrik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta aktivitas sosial secara berkelanjutan.
“Listrik adalah fondasi pembangunan. Ketika listrik masuk, maka pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat akan ikut bergerak,” tegas Rudy Mas’ud.
