BONTANG: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, merespons penghentian sementara operasional sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian tersebut dilakukan karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Neni mengatakan kebijakan penghentian sementara ini merupakan langkah yang harus diambil agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki pilihan selain mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.
“Bagus saja disetop sementara selama dua pekan karena soal IPAL. Itu ketentuan dari pusat, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut,” ujarnya saat ditemui, Jumat, 10 April 2026.
Akibat penghentian tersebut, sekitar 13 ribu pelajar di Kota Bontang untuk sementara tidak menerima layanan MBG.
Setiap dapur sebelumnya melayani rata-rata sekitar 1.500 penerima manfaat yang berasal dari berbagai sekolah.
Meski demikian, Neni meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut karena langkah ini dilakukan demi memastikan seluruh fasilitas yang digunakan dalam program memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.
“Memang untuk sementara para penerima manfaat belum mendapatkan MBG selama proses pembenahan berlangsung. Diperkirakan sekitar dua minggu. Kami minta masyarakat bersabar karena ini bagian dari proses penyesuaian standar,” katanya.
Ia menjelaskan sistem IPAL di setiap dapur MBG wajib memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan, termasuk penggunaan teknologi pengolahan limbah seperti biofiller agar limbah dapur tidak mencemari lingkungan sekitar.
Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah sebenarnya telah mengingatkan pengelola dapur agar memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum operasional berjalan penuh.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan agar semua standar dipenuhi, termasuk IPAL. Kalau memang belum sesuai, tentu harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi,” jelasnya.
Saat ini para pengelola dapur diberikan waktu sekitar 14 hari untuk melakukan pembenahan, mulai dari perbaikan sistem pengolahan limbah hingga kelengkapan perizinan.
Neni berharap proses perbaikan dapat segera diselesaikan agar program MBG kembali berjalan normal dan para pelajar kembali mendapatkan manfaatnya setiap hari.
“Harapan kami pembenahannya bisa cepat selesai. Jadi setelah semua sesuai standar, dapur-dapur itu bisa kembali beroperasi dan anak-anak kembali menerima program makan bergizi gratis,” tuturnya.
Di Kota Bontang sendiri, pemerintah menargetkan pembangunan 31 dapur SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
Hingga saat ini tercatat 19 dapur telah dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
Adapun sembilan dapur SPPG yang dihentikan sementara tersebar di tiga kecamatan, yakni Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat, antara lain berada di wilayah Gunung Elai, Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Berbas Tengah, Gunung Telihan, Bontang Baru, hingga Loktuan.
Pantauan Narasi.co di salah satu lokasi dapur SPPG di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, menunjukkan bangunan dapur dalam kondisi tertutup dan tidak tampak aktivitas operasional.
Area sekitar dapur tampak sepi, tidak terlihat adanya aktivitas distribusi makanan maupun mobilitas pekerja di lokasi.
