Samarinda – Operasi pasar murah yang dilakukan serentak di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dengan tujuan untuk menekan angka inflasi daerah, hendaknya tidak melemahkan penjualan pedagang pasar dan pengusaha lokal.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Laila Fatihah, yang menyambut baik program operasi pasar murah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, di beberapa lokasi berbeda.
Menurutnya, operasi pasar murah tersebut adalah salah satu cara Pemkot Samarinda untuk memperpendek rantai penjualan dari distributor kepada masyarakat langsung. Dengan demikian harga yang dijual di pasar murah dapat di bawah harga pasaran umumnya.
Namun Laila menanggapi, agar operasi pasar ini jangan dilakukan di pasar tradisional atau dekat lokasi pasar karena dapat melemahkan dan menurunkan omzet penjualan dari pedagang.
Misalnya saja dicontohkan Laila, ketika mendapatkan laporan bahwa harga jual telur ayam lokal, dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga di pasar tradisional.
“Program operasi pasar murah yang memberikan harga di bawah harga rata-rata, juga harus tetap memperhatikan kelangsungan pedagang maupun pengusaha telur. Jangan sampai karena sering operasi pasar murah, mereka malah turun penjualannya,” sarannya usai meninjau produk daging ayam segar dan telur di operasi pasar murah Jalan Kamboja, Kecamatan Palaran, Rabu (9/11/2022).
Laila Fatihah menilai pasar murah produk peternakan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari terutama kebutuhan protein hewani dan telur. Namun ia mengimbau agar pasar murah ini juga memperhatikan kelangsungan pedagang dan pengusaha lainnya.
Ia mengimbau, jangan sampai ada persaingan yang muncul dan melemahkan pengusaha yang ada di pasar. Sebaiknya, operasi pasar murah justru menggandeng para pedagang di pasar tradisional.
Menurutnya, jika Pemkot Samarinda melaksanakannya sendiri maka harus langsung ke masyarakat tingkat kelurahan. Bahkan Laila meminta, agar setiap acara pasar murah dilakukan sosialisasi dan informasi yang masif kepada masyarakat di 10 kecamatan sehingga 59 kelurahan yang ada di Samarinda.
“Ya saran saya jangan masuk di pasar, karena akan terjadi benturan dan persaingan antara pemerintah kota dengan pengusaha atau pedagang. Lebih baik turun langsung kepada masyarakat melalui kelurahan,” tuturnya saat ditemui di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.