BONTANG : Persoalan kasus stunting di Kota Bontang menjadi perhatian banyak pihak, pasalnya kasus ini terbilang cukup tinggi yakni berada di angka 22 persen.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan penanganan kasus ini butuh keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam rangka menekan kasus stunting.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menetapkan target 14 persen tahun 2024, maka waktu kerja pemerintah daerah dalam penanganan kasus ini tersisa hanya 10 bulan.
“Waktunya sudah sangat singkat, pemerintah harus lebih serius. Jangan sampai kita tidak mencapai target,” ujarnya kepada narasi.co, Rabu (14/2/2023).
Pemerintah kota seharusnya, melakukan aksi nyata yang bersinergi dengan banyak pihak, melalui kerja lintas OPD, kelurahan dan pihak-pihak swasta, dengan program kerja yang terus berkelanjutan.
Menurutnya program utama adalah memberikan asupan makanan bergizi bagi anak-anak balita, serta ada perhatian anak sejak dalam kandungan atau ibu hamil hingga pasca lahir.
Bahkan, menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan bekal kepada pasangan pranikah tentang apa itu stunting.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Kota Bontang juga masih banyak. Mereka memiliki risiko tinggi anak stunting karena kurangnya pemenuhan gizi anak.
“Maka dari itu mestinya pendataan dilakukan secara terus menerus, bahkan saat hamil terus lakukan pendampingan,” kata Ketua Askot PSSI Kota Bontang itu.
Terkait persoalan data, ia mengaku ini bukanlah hal yang mudah. Tapi jika tidak diselesaikan kasus stunting akan terus bertambah.
“Pemerintah sekarang harus kerja cepat, baik pendataan maupun penanganannya. Sebentar lagi 2024, jangan sampai Bontang tidak capai target,” tandasnya
