SAMARINDA : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan pembangunan di Kaltim tidak merata. Maksudnya tidak sesuai dan tidak seindah yang dilaporkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
“Kalau kita lihat tadi laporan Wakil Gubernur Kaltim sangat bagus, namun pada kenyataannya banyak kesenjangan atau ketimpangan pembangunan di Kaltim,” ungkap politisi PKB ini usai rapat paripurna DPRD Kaltim ke-11 Pengesahan Raperda RTRW menjadi Perda di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (28/3/2023).
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan di Kaltim terjadi kesenjangan, baik antar kawasan, antar kota dan kecamatan. Namun saat turun ke daerah, pemilihannya (Kutim, Berau, dan Bontang) banyak menemukan infrastruktur jalan, gedung sekolah dan layanan kesehatan yang jelek.
“Padahal tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan menciptakan kemakmuran bersama adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai,” ujarnya.
Untuk itu ia meminta pemerintah, supaya lebih memperhatikan pembangunan di daerah pedalaman, maupun perbatasan. Sebab bagaimanapun juga daerah tersebut masih bagian dari Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah.
“Masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan. Jika bicara infrastruktur, jelas ada kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pelosok,” tuturnya.
“Seharusnya pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman sudah bisa dimaksimalkan. Namun inilah yang menjadi kendala,” imbuhnya.
Sotomo Jabir mencontohkan, daerah Kutai Timur dan Berau kondisinya masih jauh dari pemerataan pembangunan. Masalah utama masyarakat jalan darat tidak bisa dilewati karena kondisinya tidak layak.
Belum lagi masalah fasilitas lainnya. Melihat kondisi yang ada, Sutomo Jabir berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam pemerataan pembangunan di daerah-daerah.
“Pemerintah harus bersikap adil. Kebutuhan pembangunan di sana sangat memperihatinkan,” tandasnya.