TENGGARONG : Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, membacakan tanggapan Fraksi Gerindra pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tanggapan tersebut mengenai nota keuangan rancangan peraturan daerah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (28/8/2023).
Dalam respons yang disampaikan di ruang sidang utama DPRD, Fraksi Gerindra menyoroti masalah angka kemiskinan yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rendi membacakan tanggapan Fraksi Gerindra, bahwa pemerintah kabupaten telah memberikan perhatian besar terhadap isu angka kemiskinan, melalui program-program yang tersebar di berbagai SKPD.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rangkaian APBD telah memberikan perhatian yang besar terhadap angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan infrastruktur yang didokumentasikan berupa program dan kegiatan yang tersebar di seluruh SKPD,” ungkap Rendi saat membacakan tanggapan Fraksi Gerindra.
Ia menekankan bahwa struktur perubahan APBD tahun 2023 telah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk tersalurnya pendapatan transfer, untuk memastikan dana yang cukup bagi pembangunan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan.
Langkah sosialisasi, pemutakhiran data wajib pajak, dan pendataan potensi dilakukan dengan melibatkan pemerintah setempat serta mendistribusikannya ke SKPD.
Hal ini diharapkan akan menghasilkan perbaikan dalam pelayanan dan tata kelola, dengan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk mengatasi permasalahan inflasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk tim anggaran inflasi daerah. Tim ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi dampak inflasi.
Dalam konteks ini, program-program SKPD juga menjadi perhatian utama, sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk tim anggaran inflasi daerah untuk mengkoodinir pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi permasalahan inflasi yang telah tersedia dalam program kegiatan SKPD terkait,” pungkasnya. (*)