SAMARINDA : Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi mengatakan, tidak ada istilah pensiun dalam hal mengabdi kepada bangsa dan negara.
“Kita harus terus bekerja sesuai dengan jabatan dan kompetensi kita. Jadi saya mengimbau mau ASN atau bukan, kalau untuk mengabdi kepada bangsa itu tidak ada istilah pensiun,” kata Hadi usai Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa (12/9/2023).
Menurutnya, setiap warga harus terus mengabdi sesuai dengan kapasitas, kompetensi dan amanah yang diberikan.
Ketika ditanya terkait pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Isran Noor yang belum memuaskan, Hadi menjawab pertanyaan tersebut seharusnya diberikan ke masyarakat.
“Tetapi yang jelas beberapa hal prestasi beliau (Pak Isran), pertama berita Menpan RB membatalkan penghapusan honorer itukan beliau. Surat pertama ke seluruh gubernur itu yang pertama menjawab adalah Pak Isran. Jawaban itu kemudian ditanggapi menteri dan Bapak Presiden, akhirnya dibatalkan,” ungkapnya.
Kedua, APBD Kaltim terbesar sepanjang sejarah yakni Rp25,3 triliun. Apabila ditotal dengan APBD kabupaten dan kota, maka totalnya sebesar Rp76,5 triliun se Kaltim.
Ketiga, Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dengan penambahan untuk APBD Perubahan digenapkan menjadi Rp500 miliar dengan total seluruhnya mencapai Rp1,2 triliun dan juga terbesar sepanjang sejarah.
“Masalah Undang-Undang tentang Perkelapasawitan itu juga inisiatornya beliau. 17 provinsi penghasil sawit dikumpulkan dengan beliau, akhirnya yang tadinya tidak masuk dalam undang-undang pajak masuk dalam peraturan pemerintah tentang perkelapasawitan,” terangnya.
Kemudian tentang kompensasi gas emisi karbon dimana Kaltim berhasil mendapat dana karbon sebesar USD 110 juta.
“Itu yang membuat APBD kita besar. Oleh karena itu, kita berharap SKPD dan OPD bisa bekerja keras untuk menyerap APBD yang besar itu untuk pembangunan masyarakat Kaltim,” harapnya. (*)