

SAMARINDA: Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan prihatin terhadap kondisi air bersih yang terus memburuk dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Kota Tepian ini.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda ini menyoroti serangkaian masalah yang telah mengganggu pasokan air bersih dan mengganggu kenyamanan warga kota.
“Beberapa waktu belakangan masalah ketersediaan air bersih dari PDAM kembali mencuat,” katanya.
“Bahkan karena berlarut larut tidak kunjung ada solusi, beberapa perwakilan warga melakukan demonstrasi baik dengan mendatangi pihak terkait hingga memasang spanduk untuk menyatakan kekesalan mereka,” ungkap Abdul Rohim kepada MSI Group, Sabtu (30/9/2023).
Menurut Abdul Rohim, tindakan warga ini adalah bentuk kekesalan yang sangat wajar.
Air adalah kebutuhan dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan pemkot harus serius dalam menangani permasalahan ini.
Ia menggambarkan masalah tersebut sebagai sebuah permasalahan yang terus berulang.
“Saya hanya minta Pemkot Samarinda serius selesaikan masalah ini,” terangnya.
Beberapa masalah konkret yang dia temui di lapangan, berdasarkan temuan dan pengaduan warga, termasuk ketidakaksesan terhadap Instalasi PDAM, ketidakstabilan pasokan air bersih meskipun terhubung ke PDAM.
Juga gangguan layanan berlarut-larut yang diakibatkan oleh perbaikan jalan dan instalasi jaringan pipa.
“Beberapa masalah yang saya temui di lapangan berdasarkan temuan maupun pengaduan warga,” katanya.
Pertama, belum terakses Instalasi PDAM. Kedua, terakses PDAM namun lebih sering tidak teraliri air bersih.
Walaupun terakses PDAM namun layanan terganggu berlarut-larut dengan alasan perbaikan jalan dan perbaikan instalasi jaringan pipa.
Menurut Abdul Rohim, pemkot tidak boleh bersantai menghadapi situasi ini.
Setiap masalah harus diidentifikasi untuk menemukan penyebab utamanya, lalu mencari solusi baik jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Pemkot harus terlibat langsung dalam mengatasi masalah ini, bukan hanya menyerahkan tanggung jawab kepada PDAM.
“Misalnya, jika layanan air bersih terganggu akibat perbaikan jalan, pemkot seharusnya mengkoordinasikan upaya dengan pihak terkait,” katanya.
Seperti PDAM dan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), katanya agar masalah ini dapat segera teratasi.
“Tidak seharusnya masing-masing pihak saling menunggu, yang hanya akan merugikan masyarakat,” tuturnya.
Pernyataan Abdul Rohim ini menjadi sorotan dalam upaya menyelesaikan krisis air bersih yang telah berkepanjangan di Kota Samarinda.
“Warga kota berharap bahwa pemkot akan mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pasokan air bersih yang memadai bagi seluruh warga,” tandasnya. (*)

