BALIKPAPAN: Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan Kota Balikpapan harus segera dibangunkan infrastruktur jalan, pelabuhan dan jembatan yang representatif guna menunjang IKN.
“Ke PPU, tidak mesti melalui kapal ferry lagi. Jalur ke Samarinda maupun daerah lainnya, aksesibilitas harus dibangun lebih layak serta refresentatif,” kata Akmal saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Balikpapan belum lama ini.
Ia menjelaskan, saat ini apabila ingin ke PPU masyarakat banyak melewati pelabuhan Kariangau (kapal ferry penyeberangan) sehingga sala satu solusinya ialah dibangun jembatan Balikpapan – PPU agar arus barang juga orang menjadi leluasa, selain lebih dekat dan cepat aksesnya.
Akmal menuturkan, membuka akses dari Balikpapan ke daerah penyangga IKN lainnya sangat penting sebagai upaya mengantisipasi lonjakan atau ledakan penduduk di suatu kawasan.
“Bagi saya membuat jembatan Balikpapan-PPU tidak harus rumit. Minimal mulai sekarang kita suarakan dulu,” ujarnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyebut, apabila Balikpapan dibiarkan tanpa dilakukan pembenahan maka sebentar lagi bisa “meledak”.
“Sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya, hotel penuh semua, rental kendaraan full dan lalu lintas mulai padat, otomatis terjadi lonjakan penduduk,” jelasnya.
Oleh sebab itu, menurutnya perlu segera dibuka akses dan layanan ke arah Kabupaten Paser, Samarinda serta daerah lainnya sehingga mengurangi beban Balikpapan.
“Karena Otorita IKN tidak akan bisa langsung jadi. Kita ingin didorong Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera membuka diri,” tuturnya.
Membuka diri tersebut, artinya dibangun kawasan-kawasan mandiri seperti Maridan, Rico, Petung, Waru, Babulu dan kawasan lainnya.
“Kalau dibuat jembatan menyambungkan
Balikpapan dengan PPU, maka PPU akan tumbuh luar biasa,” yakinnya.
Akmal tidak ingin, ketika IKN dibangun namun yang meledak justru kawasan penyangga, Balikpapan.
“Karena itu harus dibuka bottle necknya,” sebutnya.
Ia pun mengaku sudah menyuarakan hal ini kepada Menteri PUPR sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar Balikpapan tidak semakin penuh. (*)
