KUTIM: Dalam upaya meningkatkan manajemen aset di lingkungan sekolah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) gencar melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sukses.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengungkapkan keberhasilan Bimtek yang terfokus pada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
Bimtek ini diarahkan untuk mendalamkan pemahaman tugas-tugas tersebut, terutama terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai aset tetap.
Menurutnya bahwa masih banyak guru yang belum optimal memahami pengelolaan dana BOS, menciptakan kebingungan terkait status suatu pembelanjaan sebagai aset tetap atau tidak.
“Pemahaman yang belum optimal seringkali menimbulkan kebingungan, baik pada bendahara sekolah maupun guru itu sendiri,” ungkap Mulyono, baru-baru ini.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada para guru, memastikan pencatatan aset tetap dari dana BOS dapat dikelola secara efisien.
Mulyono menekankan pentingnya pemahaman yang benar dalam pengelolaan aset tetap, guna memudahkan pelaporan keuangan dan menghindari kesalahan, seperti menganggap pembelanjaan habis pakai sebagai belanja modal.
“Pengelolaan aset tetap juga tercermin dalam kebijakan akuntansi di Kutai Timur, di mana peralatan mesin dengan nilai di atas satu juta rupiah dianggap sebagai aset tetap,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Mulyono menyoroti perlunya mencatat hibah dari pihak eksternal kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya jika berupa tanah yang dianggap sebagai aset tetap. Pencatatan harus didukung oleh bukti otentik untuk menjaga keakuratan inventaris barang.
Menyadari tugas berat ini, terutama dengan jumlah sekolah mencapai 255 di Kutai Timur, Mulyono menganggap keterlibatan guru sebagai langkah krusial.
“Dengan melibatkan guru, kita berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terstruktur dan akuntabel. Pengelolaan aset tetap menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur,” tutup Mulyono. (*)