SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengaku kawasan laut Kaltim sangat mendukung untuk dilakukannya pembangunan blue economy.
Menurutnya, Seychelles bisa menjadi negara yang mendukung program mewujudkan Kaltim sebagai provinsi global berkelas dunia.
“Membangun blue economy dengan mengembangkan jejaring (koneksi) antarnegara sangat baik bagi Kaltim. Jadi kita perlu network untuk mengembangkan potensi daerah dan menyongsong IKN (Ibu Kota Nusantara),” kata Akmal.
Hal itu ia sampaikan ketika mengikuti diskusi kerja sama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Negara Seychelles di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (29/11/2023).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu kemudian menjelaskan, Seychelles merupakan government (pemerintah/negara) sedangkan Kaltim adalah local government (pemerintah daerah/provinsi).
“Dalam aturan kita mengatakan local government memiliki keterbatasan untuk melakukan kerja sama dengan government (negara lain). Sebaliknya, undang-undang mengatur kerja sama hanya antara government dengan government,” jelasnya.
Ia menyebut, Benua Etam akan menjadi pendukung utama Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga harus menyiapkan diri sebagai gerbang dunia atau gate of world.
“Masyarakat dunia akan datang ke IKN dan Kaltim lah yang menjadi daerah pertama menyambut mereka, sehingga segala potensi harus dimaksimalkan,” sebutnya.
Dubes Seychelles Untuk ASEAN Nico Barito mengatakan, Seychelles adalah negara laut dan Kaltim juga memiliki kawasan laut yang luas serta potensial.
“Kerja sama Seychelles dengan Kaltim didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.
Ia menerangkan, Republik Seychelles secara resmi adalah negara kepulauan yang mencakup sebuah kepulauan dari 115 pulau di Samudera Hindia dengan luas wilayah laut 1,4 juta kilometer.
“Sumber ekonomi Seychelles dari pariwisata sekitar 50 persen, sisanya dari perikanan, jasa bisnis dan keuangan internasional, bahkan Seychelles menjadi Singaporenya Afrika,” terangnya.
Tampak hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Ketua Badan Percepatan Pengembangan Maratua Dr Hj Meiliana dan perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim. (*)
