JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi smart city dengan konsep rendah emisi harus menjadi perhatian Kaltim.
Ia mengaku, penggunaan otomotif menjadi salah satu penyumbang emisi karbon di Indonesia. Hal itu pun menjadi tantangan industri otomotif menuju era net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
“Ketua MPR memberikan solusi untuk menekan penggunaan BBM, salah satunya dengan memberikan bantuan mobil listrik dan truk listrik,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan usai bertemu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediaman dinas Ketua MPR RI di Jalan Widya Chandra IV Nomor 16, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Akmal juga mengungkapkan permasalahan antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat Kaltim padahal Kaltim merupakan daerah penghasil minyak dan gas di Indonesia.
“Saya sangat bersyukur karena bisa menyampaikan persoalan yang sudah lama dihadapi rakyat Kaltim ini langsung kepada Ketua MPR RI, Pak Bambang Soesatyo,” ucapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyebut Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi Kaltim yang telah menjadi lokasi implementasi Program FCPF Carbon Fund dengan dukungan negara donor melalui Bank Dunia (World Bank).
Sebagai informasi, FCPF Carbon Fund merupakan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan perolehan insentif berbasis kinerja.
Kaltim sendiri menjadi provinsi atau subnasional pertama di kawasan Asia Pasifik yang sukses melaksanakan program ini.
“Ketua MPR memuji Kaltim yang sukses menjadi satu-satunya subnasional atau provinsi yang mendapatkan down payment dana karbon USD 20,9 juta atau setara Rp1,5 triliun dari World Bank. Totalnya USD 110 juta untuk periode perhitungan 2020-2024,” pungkasnya. (*)
