BALIKPAPAN: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan dalam mengentas kemiskinan ekstrem, akurasi data sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Terlebih tepat sasaran atau tidaknya penyaluran bantuan.
“Tidak dipungkiri angka kemiskinan terbanyak di desa, meski di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak tersedianya data yang akurat,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan staf khusus (Stafsus) Presiden Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Ruang PDR Hotel Royal Suite Balikpapan, Jumat (12/1/2024).
Dalam pertemuan itu, Akmal memaparkan Provinsi Kaltim terdiri dari tujuh kabupaten dan tiga kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa dengan jumlah penduduk hampir 4 juta jiwa atau 3,9juta jiwa lebih, terdiri laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.
“Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kaltim secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,34 persen,” ungkapnya.
Sedangkan angka kemiskinan per Maret lalu, lanjutnya, tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengungkapkan, saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong kabupaten dan kota membuat data presisi by name by address.
“Sebagai piloting 40 desa. Salah satunya desa-desa di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau kabupaten tempat IKN (Ibu Kota Nusantara),” jelasnya.
Berdasarkan data presisi per desa, maka ke depan semua informasi termasuk bantuan atau pun dana-dana yang disalurkan diyakini akan lebih efesien dan tepat sasaran.
“Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
Stafsus Presiden Arif Budimanta menyampaikan tujuan kunjungan mereka ke Kaltim tidak lain untuk mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah (Pj Gubernur Kaltim) terkait upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024,” sebutnya.
Untuk bisa mencapai target tersebut, maka harus didukung program yang sesuai dan tepat sasaran sesuai karekteristik dan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah.
Ia mengaku, Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup rendah, yakni 0,1 persen pada tahun 2023.
“Kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat strategi untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah,” tutupnya.
Tampak hadir mendampingi Akmal, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kadis Sosial Andi Muhammad Ishak, Kepala Disdikbud M Kurniawan, Kadis Perindagkop UKM Heni Purwaningsih dan Ketua Badan Pengelola BKT Iman Hidayat. (*)
