SAMARINDA: Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Novan Syahronny Pasie menyoroti perlunya pemerintah kota (Pemkot) untuk meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat adanya progres kegiatan yang belum terselesaikan tahun 2023.
Novan mengungkapkan kekurangan dalam beberapa proyek, termasuk Teras Samarinda, Terowongan Gunung Manggah dan kegiatan dari proyek PDAM yang masih tertunda.
“Masih ada laporan-laporan masyarakat terkait penyaluran air bersih,” kata Novan saat ditemui wartawan MSI Group di ruang kerjanya, Senin (22/4/2024).
Novan juga menyampaikan keprihatinannya atas terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur beser sementara kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi sepenuhnya.
Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Maka itu, Novan berharap Wali Kota Samarinda dapat lebih memperhatikan OPD untuk menangani hal tersebut.
“Kita ini terlalu fokus dengan pembangunan infrastruktur yang besar tapi kebutuhan masyarakat masih ada banyak kekurangan,” jelasnya.
“Saya setuju dengan rencana perubahan signifikan dalam pembangunan, tapi prioritas harus diberikan kepada kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, terutama pada penyedian air bersih yang masih banyak di keluhkan warga,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Partai Golkar juga menyoroti persoalan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang masih menjadi PR yang harus ditangani oleh para OPD.
Ia menjelaskan bahwa ada dua OPD yang bertanggung jawab terkait persoalan LPJU.
Ia menjelaskan bahwa ada tanggung jawab yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk kawasan jalan pemukiman, sementara untuk jalan protokol tanggung jawab ada pada Dinas Perhubungan (Dishub).
Novan menyoroti rendahnya realisasi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang hanya sekitar 900 titik dari total 13.000 titik yang dihitung. Hal ini menuntut peningkatan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Novan juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan program-progam tertentu, melainkan juga mengambil langkah konkret dalam menangani masalah-masalah yang mendesak.
“Diharapkan pemerintah tidak hanya mengandalkan Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), tapi juga ada hal-hal yang harus langsung ditangani oleh pemerintah,” tegas Novan.(*)