BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) Alfin Rausan Fikry menyampaikan harapannya atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Alfin mengungkapkan optimismenya pemerintahan baru ini akan mampu memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan selama masa kampanye.
“Kami berharap seluruh janji politiknya dapat terlaksana dengan baik, dan saya yakin pasti akan dilaksanakan dengan baik,” ujar Alfin.
Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 digelar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Sebagai penggemar Prabowo sejak 2014, Alfin menyampaikan kekagumannya terhadap gaya kepemimpinan dan latarbelakang Prabowo sebagai seorang prajurit.
“Pak Prabowo adalah idola saya sejak 2014. Saya suka gaya kepemimpinan beliau. Saya sudah banyak membaca buku tentangnya dan saya yakin pemerintahan Pak Prabowo pasti lebih baik,” katanya.
Alfin mengungkapkan dirinya selalu mengikuti perkembangan politik nasional, termasuk pemanggilan calon menteri oleh Prabowo serta pembekalan yang diberikan kepada mereka sebelum mulai bertugas.
“Pembekalan menteri seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dan menurut saya itu langkah yang baik. Ini adalah inovasi baru yang dilakukan pemerintahan Prabowo,” kata Alfin.
Selain menyoroti langkah pembekalan menteri, Alfin juga menyambut baik penambahan dan pemecahan beberapa kementerian di bawah pemerintahan Prabowo.
Menurut Politisi Golkar itu langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian berbagai permasalahan di tanah air.
“Saya rasa itu efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang banyak di negara kita, sehingga bisa lebih fokus terhadap isu-isu masing-masing,” jelasnya.
Kabinet baru yang diperkirakan terdiri dari 46 kementerian ini memang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
Terdapat beberapa kementerian baru yang dipecah dari kementerian lama untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pariwisata.(*)
