KUKAR : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti apel pagi dan kegiatan halalbihalal di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin, 14 April 2025.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pascaIdulfitri, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menyampaikan arahan strategis menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah Kukar.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyampaikan bahwa kabupaten tersebut merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan menyelenggarakan PSU.
Status ini menjadikan Kukar dalam sorotan pemerintah pusat terkait dinamika politik dan netralitas aparatur pemerintahan di daerah.
“Kabupaten Kukar adalah salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU),” ujar Sunggono di hadapan para peserta apel.
Ia menjelaskan bahwa empat yang lalu telah mengikuti rapat koordinasi melalui video konferensi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kukar melaporkan kondisi terkini seputar kesiapan dan dinamika daerah menjelang PSU.
“Jadi, 24 kabupaten/kota ini setiap hari dipantau kondisi dan perkembangan situasi politiknya,” lanjutnya.
Sejalan dengan pemantauan ketat dari pemerintah pusat, Sunggono memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya menjaga netralitas ASN, terutama dalam aktivitas bermedia sosial.
Ia menegaskan bahwa perilaku ASN, baik dalam tugas resmi maupun di ruang digital harus mencerminkan integritas dan profesionalisme.
“Oleh karena itu saya minta kawan-kawan ASN yang mungkin masih umpat-umpatan main-main di medsos tolong jangan, karena sanksi hukumnya semakin lebih tegas,” tegasnya.
Peringatan tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung pelaksanaan PSU yang jujur, adil, dan transparan.
Menurut Sunggono, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban administratif. Namun, juga bagian dari etika pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara.
Sunggono juga menyampaikan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi periode yang sangat sibuk bagi penyelenggara PSU.
Ia meminta dukungan penuh dari seluruh ASN dan non-ASN dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi tersebut.
Kegiatan apel dan halalbihalal ini ditutup dengan saling bersalaman dan permohonan maaf antarsesama pegawai sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi. (Adv)