MAHAKAM ULU: Menggapai predikat Aksi HAM 2025 tak semudah membalikkan telapak tangan bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Di tengah semangat pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga di sektor UMKM, pemerintah daerah justru menghadapi kendala dalam pemenuhan data dukung yang menjadi indikator penting evaluasi tersebut.
Fokus evaluasi Aksi HAM B04 adalah pemberian bantuan usaha dan pembentukan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga. Namun, pada periode 2022 hingga 2024, capaian program itu di Mahakam Ulu belum memuaskan.
Sejumlah faktor penghambat diidentifikasi, seperti keterbatasan dana, minimnya tenaga pendata, hingga sarana kerja yang kurang memadai.
Kondisi geografis Mahakam Ulu yang dipenuhi wilayah-wilayah terpencil menjadi tantangan utama dalam menjangkau sasaran. Banyak kampung belum terjamah oleh kegiatan pendataan secara berkala. Akibatnya, data kelompok perempuan kepala keluarga sebagai target program masih belum terpetakan dengan baik.
Lemahnya jangkauan pendataan membuat kelompok rentan belum sepenuhnya tersentuh. Padahal, hal ini bagian krusial dari evaluasi HAM di tingkat daerah.
Selain hambatan teknis, Pemkab Mahulu juga menghadapi persoalan koordinasi internal. Tim hukum dan OPD yang terlibat belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem kerja yang mendukung indikator Aksi HAM. Kurangnya sinergi membuat pelaksanaan program kurang berjalan optimal.
Sebagai respons, pemerintah daerah mulai merumuskan strategi perbaikan yang lebih sistematis. Beberapa langkah seperti penguatan kapasitas OPD, integrasi data lintas sektor, serta pembentukan tim kerja terpadu tengah dirancang untuk mempercepat pemenuhan indikator.
Umi Laili, Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Timur, menyatakan dukungannya terhadap Pemkab Mahulu.
“Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan Aksi HAM di daerah, khususnya bagi kelompok rentan. Perlu langkah serius dan terukur agar hak mereka tidak terabaikan,”tegasnya kepada MSI Group, Senin.14 April 2025.
Ia menambahkan asistensi teknis dan pemantauan aktif dari pihaknya akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kaltim, termasuk Mahakam Ulu.
Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen berkelanjutan, Mahakam Ulu diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan HAM yang inklusif, terutama bagi perempuan kepala keluarga di sektor ekonomi mikro.
