SAMARINDA: Program kesehatan gratis yang masuk dalam skema Gratispol yang diusung Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa apresiasi nyata perlu diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC).
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan VI yang mencakup Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Agusriansyah menyebut bahwa pemerintah daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur patut diapresiasi karena telah mengalokasikan anggaran sendiri untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warganya.
“Bontang dan Kutim sudah bergerak cepat. Mereka membiayai BPJS secara mandiri, artinya sudah mencapai UHC. Seyogianya daerah seperti ini diberi reward, bukan malah dikurangi dukungan anggarannya,” ujarnya usai rapat Komisi IV DPRD Kaltim, Senin, 26 Mei 2025.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS tersebut, prinsip insentif harus diterapkan agar daerah yang aktif dan inovatif tidak merasa dirugikan oleh sistem alokasi anggaran yang kaku.
Ia mengusulkan agar anggaran dari provinsi tetap dikucurkan meskipun daerah telah mencapai UHC, namun penggunaannya dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas layanan, seperti:
* Pengadaan alat kesehatan
* Penguatan infrastruktur puskesmas
* Program promotif dan preventif.
“Jangan karena mereka sudah mampu membiayai BPJS, lalu anggaran dari provinsi dihentikan. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung kualitas layanan lainnya. UHC itu bukan akhir, tapi awal dari peningkatan kualitas layanan kesehatan,” jelasnya.
Agusriansyah menekankan bahwa kebijakan berbasis capaian akan menjadi fondasi penting jika Pemprov Kaltim ingin melihat Gratispol benar-benar berjalan efektif dan menyeluruh di semua wilayah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mencapai UHC tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian provinsi.
Keberhasilan ini justru harus menjadi alasan untuk memberikan dukungan tambahan, agar layanan dasar kesehatan tetap terjamin secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada bentuk penghargaan bagi daerah yang telah berinisiatif, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk.
“Jangan sampai daerah yang sudah susah payah membiayai layanan dasar kesehatan malah merasa jalan sendiri tanpa apresiasi. Jika dibiarkan, ini bisa membuat daerah lain enggan mengambil langkah proaktif,” pungkasnya.
