
SAMARINDA: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari janji Asta Cita Presiden Prabowo Subianto telah mulai diimplementasikan secara bertahap di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, pelaksanaan program ambisius ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis dan substansi di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, demi memastikan tujuan mulia program benar-benar tercapai.
“Program ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Jadi harus betul-betul diberi perhatian serius. Justru karena ini program nasional, maka perbaikannya harus cepat dan responsif,” kata Agusriansyah, Senin, 26 Mei 2025.
Legislator dari Daerah Pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini menyoroti sistem distribusi dan pengelolaan menu makanan di sekolah-sekolah yang dinilai masih belum optimal.
Menurutnya, sistem tender terpusat dalam pengadaan makanan tidak selalu relevan dengan kebutuhan riil dan selera lokal peserta didik.
“Beberapa laporan di lapangan menyebutkan, sebelum adanya program MBG ini, menu makanan yang disiapkan secara lokal justru lebih representatif. Tapi setelah program masuk, makanan malah monoton dan kurang diminati. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Agusriansyah mengusulkan agar ke depan, pengelolaan MBG dilakukan secara lebih otonom oleh masing-masing sekolah.
Ia menyarankan dibentuk tim pengelola internal di masing-masing sekolah yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan bergizi, pelaporan keuangan hingga pemantauan kualitas dan kebermanfaatan menu yang disajikan.
“Kalau hanya diserahkan ke pemenang tender, kita khawatirkan tidak ada kedekatan antara penyedia makanan dan kebutuhan nyata sekolah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan gizi harus menjadi prioritas utama dalam program ini.
MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi juga bagaimana makanan tersebut dapat meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, dan kualitas tumbuh kembang anak-anak.
“Jangan sampai hanya formalitas. Ini program penting dalam mencetak generasi sehat dan cerdas. Maka kandungan gizinya harus benar-benar dihitung, dilibatkan ahli gizi, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” pungkasnya.

