SAMARINDA: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yusniar Juliana mengungkapkan presentase penurunan angka kemiskinan di Kaltim pada periode September 2024 dibandingkan dengan Maret 2024 adalah 0,27 persen poin.
Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Kaltim pada September 2024 adalah 5,51 persen, turun dari 5,78 persen pada Maret 2024. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, penurunannya mencapai 0,60 persen poin.
“Jika dipilah menurut kota dan desa ada ketimpangan dari persentase, dimana perkotaan hanya 4,4 persen, sementara desa ada 8 persen,” ujar Yusniar.
Hal itu ia katakan saat memaparkan gambaran sosial ekonomi Provinsi Kaltim tahun 2025 kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa 24 Juni 2025.
Ia menyebut, data tersebut berdasarkan survei ekonomi nasional yang dilaksanakan dua kali setahun pada Maret dan September dengan indikator survei pengeluaran rumah tangga, baik makanan maupun non makanan, dengan pendekatan melalui moneter dan non moneter.
Tak hanya angka kemiskinan, Yusniar juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan Kaltim, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, perkembangan inflasi nasional dan Kaltim tahun 2024-2025, produksi dan kondisi komsumsi beras Kaltim, perkembangan pertumbuhan ekonomi y-on-y tahun 2020-2025 serta penyerapan tenaga kerja.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur Seno Aji mengapresiasi paparan Yusnian sebagai upaya untuk mengetahui kondisi atau mitigasi sosial ekonomi Kaltim, termasuk angka kemiskinan, tenaga kerja maupun angka stunting.
“Kita undang BPS untuk memaparkan kondisi sosial ekonomi Provinsi Kaltim saat ini, termasuk data statistik kemiskinan yang diambil dari berbagai indikator sehingga kita bisa melakukan intervensi untuk menurunkan angkanya,” tuturnya.
Penyampaian dari BPS pun menjadi sharing bagi Pemprov untuk bisa melakukan perbaikan terkait angka kemiskinan, pengangguran, stunting maupun permasalahan lainnya.
“Dan persentase gambaran sosial ekonomi masyarakat bisa diketahui, mana yang kurang bisa kita intervensi melalui dinas instansi terkait sehingga permasalahan sosial masyarakat kita bisa dikurangi seperti upaya menurunkan angka kemiskinan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Orang nomor dua Benua Etam itu juga mengharapkan masukan dan saran dari BPS terkait upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat Kaltim.
“Saya mohon masukan-masukan dari BPS, nantinya bisa kira rapatkan secara internal dengan perangkat daerah terkait,” pintanya.
Paparan gambar sosial ekonomi turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Biro Ekonomi Iwan Darmawan. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi