SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan Kaltim harus memikirkan potensi besar pengembangan pembangunan berbasis sektor kemaritiman dan tidak bergantung dengan sektor pertambangan.
Harum, sapaan akrabnya menyarankan skema pembiayaan kemitraan, investasi dana pusat DAK Maritim, kemitraan BUMD, Pl 10 persen dan lain-lain untuk pengembangan potensi kemaritiman ini.
“Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini, seperti ship to ship (STS) dan offshore logistic,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Ruang Kerja Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 25 Juni 2025.
Gubernur menginginkan daerah dengan luas 127.000 km2 ini bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman agar tidak terus bergantung pada transfer dana pusat, melainkan memiliki kekuatan ekonomi mandiri dari pendapatan asli daerah.
Ia menjelaskan, hutan Kaltim saat ini sudah habis. Bahkan sudah sejak sekitar 30-40 tahun lampau.
Konsesi hutan tanaman alam bisa sampai 50 tahun. Untuk hutan tanaman industri dengan perpanjangan bisa sampai 100 tahun.
Sehingga konsesi kehutanan di Kaltim dan Indonesia baru akan habis sekitar tahun 2100.
Perkebunan pun tak jauh beda. Konsesi perkebunan biasanya antara 25-30 tahun dan bisa diperpanjang hingga dua kali. Jadi keseluruhan bisa sampai 90 tahun.
Demikian pula dengan pertambangan. Batu bara yang dikeruk habis dari perut bumi Benua Etam dinilai tidak banyak memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Ponton batu bara setiap hari melintas di Sungai Mahakam, namun masyarakat Kaltim hanya jadi penonton dan tidak ada kontribusi untuk penerimaan daerah.
“Tapi seluruh dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak buruk lainnya harus dirasakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab kepala daerah,” tuturnya.
Menurutnya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi potensi, tantangan dan kebutuhan kelembagaan di wilayah pesisir dan laut.
Selanjutnya adalah membangun sinergi organisasi perangkat daerah terkait program maritim nasional dan potensi daerah, kepelabuhanan, perikanan, STS dan participating interest (PI) migas serta kegiatan pesisir lainnya.
Kemudian agenda lain yang juga penting ditindaklanjuti adalah identifikasi wilayah strategis maritim, pulau-pulau kecil, peta wilayah pesisir laut, kegiatan STS, migas di atas 12 mil laut, pemutakhiran RTRW berbasis data kewenangan provinsi sesuai Pasal 22 UU 23 Tahun 2014.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim saat ini sedang berakselerasi untuk melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat.
Maka dari itu, Pemprov Kaltim sangat berharap dukungan dan kolaborasi instansi vertikal seperti jajaran KSOP di Kaltim.
“Kami siap support KSOP dan KUPP, tapi kami juga perlu sinergi. Paham-pahamlah,” pungkasnya.
Tampak hadir, Kepala KSOP Kelas I Samarinda Mursidi, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Amiruddin, Kepala KSOP I Balikpapan Weku Frederick Karuntu, Kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Kelas I Sangkulirang Raden Yogie Nugraha, Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb Lister Gurning, Kepala KUPP Sangatta Herman dan Kepala KUPP Kuala Samboja Zulqadri Edy. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi