SAMARINDA: Agus Aras, Anggota DPRD Kalimantan Timur, mendesak Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat segera turun tangan memperbaiki jalan nasional yang menghubungkan wilayah timur Kaltim. Jalur vital seperti Samarinda-Kutai Timur hingga ke kawasan Tenggara dinilainya sudah rusak parah dan membahayakan kelancaran ekonomi masyarakat.
“Arus kendaraan di jalur Samarinda-Kutai Timur sampai Tenggara itu sudah luar biasa padat. Kerusakan jalan makin parah, masyarakat terus mengeluh. Sudah saatnya pemerintah bergerak bersama, jangan hanya jadi wacana,” ujar Agus saat ditemui, Rabu 9 Juli 2025.
Menurutnya, jalan nasional bukan sekadar jalur transportasi, tapi merupakan urat nadi perekonomian yang menopang distribusi barang, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan di daerah-daerah.
“Infrastruktur itu nyawa ekonomi daerah. Kalau jalannya mulus, distribusi barang lancar, harga kebutuhan bisa stabil. Anak-anak sekolah lebih mudah, orang sakit cepat sampai rumah sakit,” katanya.
Keluhan soal jalan rusak sudah lama bergema, namun Agus menyayangkan respons pemerintah yang terkesan lamban. Ia menyebut laporan dari warga, pedagang, dan pelaku usaha terus berdatangan setiap harinya.
“Hampir setiap hari saya dapat keluhan. Warga Kutai Timur, para pedagang, semua minta jalan segera dibenahi. Mereka sudah bosan menunggu janji,” tambah politisi asal Kutai Timur itu.
Agus menilai tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pusat, bahkan mendorong agar proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pasti lambat. Harus ada kolaborasi dengan pusat. Kalau perlu masuk proyek strategis nasional supaya lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya rencana aksi dan kelengkapan data dalam pengajuan program pembangunan ke pusat. Menurutnya, dokumen harus menyertakan data lalu lintas, proyeksi dampak ekonomi, dan estimasi kerugian sosial jika jalan terus dibiarkan rusak.
“Jangan hanya rapat, rapat, dan rapat. Harus ada data lalu lintas, proyeksi dampak ekonomi, supaya pusat juga paham betapa pentingnya pembangunan jalan ini,” lanjut Agus.
Dampak buruk infrastruktur tak hanya dirasakan dari sisi ekonomi. Ia menyebut kerusakan jalan juga turut menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau dibiarkan, kerugiannya besar sekali. Kita bisa rugi di sektor ekonomi, sosial, sampai generasi muda kita yang akhirnya terdampak,” katanya.
Agus pun berharap, upaya yang telah dilakukan DPRD Kaltim tidak hanya menjadi catatan rapat atau dokumen perencanaan. Ia meminta agar pemerintah benar-benar merealisasikan perbaikan jalan nasional yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Jangan cuma jadi catatan tahunan. Ini saatnya kita wujudkan di lapangan,” pungkasnya.