SAMARINDA: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Samarinda hingga saat ini belum memiliki fasilitas Depo Arsip yang memadai.
Kondisi ini dinilai menghambat pengelolaan arsip yang krusial bagi kelancaran pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah Kota untuk segera merealisasikan pembangunan depo arsip.
“Kita selalu mendorong pemerintah membangun Depo Arsip bahkan di setiap opd. Ini sangat penting karena pernah beberapa kali terjadi musibah seperti kebakaran dan banjir yang turut mengganggu ketersediaan dan penyelamatan arsip-arsip penting,” kata Sri Puji usai melakukan kunjungan Komisi IV ke Dispursip Kota Samarinda, Jumat, 18 Juli 2025.
Menurutnya, arsip adalah fondasi informasi dan data kebijakan yang harus dijaga keberlanjutannya.
Tanpa sarana yang layak, proses pencarian dan penataan dokumen menjadi tidak efektif, bahkan kerap menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Berkas-berkas masih bertumpuk. Ketika kita butuh, sangat sulit mencarinya. Ini juga menghambat kerja kita semua,” ujarnya.
Sri Puji juga menyoroti persoalan rendahnya minat baca masyarakat Samarinda.
Ia menilai, pemerintah dan OPD harus menjadi teladan dalam membangun budaya literasi, termasuk melalui penyediaan sarana dan regulasi.
“Minat baca kita rendah, padahal ini sangat krusial. Pemerintah harus memberi contoh. Sebaiknya dibuatkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur soal ini, termasuk penguatan literasi di setiap OPD,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, DPRD pun sempat menggagas ruang literasi melalui pojok-pojok baca, namun hingga kini belum terealisasi karena terkendala anggaran dan prioritas pembangunan.
“Di DPRD kita juga ingin membuat perpustakaan, tapi belum terealisasi. Padahal penting untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Terkait penganggaran, Sri Puji menyebut bahwa DPRD telah menerima alokasi anggaran dari mitra kerja, termasuk untuk Dispursip.
Namun, sinkronisasi program dengan eksekutif terkadang menemui kendala karena adanya efisiensi dari pusat.
“Anggaran sudah diberikan per komisi, termasuk untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tapi karena ada efisiensi dari pusat, maka banyak program yang terhambat,” ujarnya.
Sri Puji berharap pada tahun anggaran mendatang, Pemerintah Kota bisa lebih fokus dalam pembangunan fasilitas literasi, termasuk depo arsip dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah.
“Perpustakaan kita nilainya rendah dalam akreditasi nasional,” tegasnya.
Selain pemerintah, menurut Sri Puji, keberhasilan pembangunan literasi juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan media.
Ia menilai media massa, termasuk media daring, dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat dan media juga harus aktif. Media bisa mengingatkan pentingnya ilmu, pentingnya membaca. Literasi tidak hanya dari buku, tapi juga dari semua aspek kehidupan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu bijak dalam memilih bahan bacaan, terutama di era digital.
Menurutnya, banyak orang cenderung menghabiskan waktu membaca hal-hal yang tidak produktif di media sosial, seperti di Instagram atau Facebook.
“Literasi bukan hanya soal membaca. Tapi bagaimana kita membaca hal yang meningkatkan produktivitas, baik sebagai individu, orang tua, maupun warga negara,” tuturnya.
Sri Puji menegaskan bahwa pembangunan fasilitas arsip dan literasi tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, legislatif, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik dan budaya baca yang kuat.