SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda) dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim bukan tanpa alasan.
Ia mengungkapkan bahwa pada hari yang sama, ketiganya tengah mengikuti rapat virtual (zoom meeting) bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka peluncuran 8.000 Koperasi Merah Putih serentak seluruh Indonesia.
Penjelasan itu disampaikan Hasanuddin menanggapi interupsi keras yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. Legislator dari Fraksi Golkar tersebut menyuarakan kritik terhadap absennya kepala daerah dalam agenda penting lembaga legislatif.
“Saya kira ini bisa dimaklumi karena acaranya juga bersama Presiden. Tapi harapannya ke depan, kalau memang tidak bisa hadir gubernur, ya wakilnya. Kalau tidak bisa juga, setidaknya sekdanya. Kalau semua tidak bisa, paling tidak satu pejabat tinggi hadir secara fisik di ruangan ini,” ucap Hasanuddin dalam rapat Senin, 21 Juli 2025.
Interupsi keras datang dari Syahariah Mas’ud, yang merupakan anggota Komisi IV dan kakak kandung dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia menyampaikan bahwa momen paripurna merupakan agenda penting yang menyangkut nasib rakyat Kalimantan Timur, sehingga kehadiran pimpinan daerah seharusnya menjadi prioritas.
“Rapat paripurna ini bukan rapat biasa, ini rapat menyangkut masa depan rakyat Kaltim. Kalau terus diwakilkan oleh staf ahli, kesannya jadi tidak serius,” tegasnya.
Menurut Syahariah, walau ia memahami kesibukan Gubernur, mekanisme komunikasi harus tetap dijaga. Ia berharap setidaknya wakil gubernur atau sekda hadir jika gubernur berhalangan, agar suasana rapat tetap hidup dan representatif.
“Kita tahu sekarang menteri silih berganti ke Kaltim, tapi tetap rapat paripurna ini tidak terjadi tiap hari. Jadi mohon diagendakan agar kepala daerah atau perwakilannya hadir. Kalau mendesak, setidaknya beri tahu alasannya sejak awal agar kami juga paham,” tambahnya.
Hasanuddin mengaku telah menyampaikan jadwal rapat paripurna kepada Pemprov Kaltim secara lengkap satu bulan ke depan. Hal itu dilakukan agar agenda eksekutif dan legislatif bisa lebih sinkron, terutama dalam forum-forum penting seperti paripurna.
“Jadwal sudah kita serahkan satu bulan penuh ke depan. Jadi kalau bisa ke depan, koordinasinya diperkuat lagi. Ini soal sinergi dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi,” katanya.
Menurut Hasanuddin, secara tata tertib, apabila gubernur berhalangan, maka dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural lainnya seperti Sekda atau para asisten. “Surat pendelegasian itu sudah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib kita,” imbuhnya.
Meski mendapat kritik dari satu fraksi, Hasanuddin menegaskan bahwa dinamika tersebut tidak mengganggu soliditas antaranggota dewan dan hubungan kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
“Itu demokrasi, ya. Pendapat boleh beda, tapi solidaritas tetap aman,” tutupnya.