SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk media, khususnya media lokal, tidak boleh dipandang sebagai pelengkap atau formalitas semata.
Menurutnya, dibutuhkan formula kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan media agar dapat terus menjalankan peran strategisnya dalam menyebarluaskan informasi kepada publik.
“Harus ada formula terbaik untuk memastikan keberlangsungan media lokal, yang selama ini menjadi ujung tombak penyebaran informasi di daerah,” tegas Yenni saat ditemui di sela kegiatan kedewanan di Samarinda, Selasa, 29 Juli 2025.
Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, keberadaan media lokal tidak hanya penting untuk diseminasi informasi, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.
Dalam konteks pembangunan daerah, media berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal jalannya kebijakan publik.
“Kehadiran media tidak bisa kita abaikan. Mereka bagian dari ekosistem pembangunan dan penguat demokrasi,” ucapnya.
Yenni menambahkan bahwa di era digital seperti sekarang, media digital tumbuh pesat dan menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan media, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, menjadi hal mendesak yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.
Selain menyoroti anggaran, Yenni juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka membangun kolaborasi dengan media dalam penyampaian informasi publik.
Ia menyebut, keterbukaan informasi adalah hak dasar warga negara yang wajib difasilitasi oleh negara melalui saluran-saluran digital yang mudah diakses.
“Transparansi dan aksesibilitas informasi itu bagian dari hak masyarakat. Kalau kita ingin meningkatkan partisipasi publik, maka informasinya juga harus dibuka,” tuturnya.
Yenni menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan kanal informasi resmi di level pemerintah daerah harus menjadi prioritas. Ia percaya, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah jika diberi ruang untuk memahami dan mengawal proses pembangunan secara aktif.
Dalam pandangannya, pertumbuhan industri digital, termasuk media daring, merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan modern. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa sektor ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan daerah yang proaktif dan inklusif.
“Industri digital ini jangan sampai diabaikan. Ini bukan cuma soal ekonomi digital, tapi juga cara kita memerintah dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Yenni meyakini bahwa industri media yang kuat akan membantu mempercepat distribusi informasi pembangunan, termasuk program-program prioritas pemerintah, penyaluran bantuan, hingga pengawasan publik terhadap realisasi anggaran.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, Yenni berkomitmen untuk mendorong pembahasan lebih lanjut di internal dewan mengenai penguatan ekosistem digital daerah, termasuk penganggaran yang adil bagi media. Ia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD lainnya untuk mencari langkah konkret.
“Kita akan berkoordinasi secepatnya, semoga malam ini ada solusi,” katanya penuh optimisme.
Ia meyakini dengan dialog dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, akan ditemukan model penganggaran dan kemitraan yang saling menguntungkan serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
Yenni menegaskan pentingnya melihat media lokal bukan sekadar sebagai penyampai berita, tetapi sebagai mitra dalam pembangunan yang memiliki fungsi edukatif, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia berharap, ke depan pemerintah daerah mampu merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta mendukung keberlanjutan media lokal secara nyata.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari seberapa luas ruang partisipasi publik dibuka, dan media adalah instrumen penting dalam hal itu,” pungkasnya.