SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan mengevaluasi dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda, setelah sejumlah siswa SMA Negeri 13 mengeluhkan makanan yang dibagikan pada Agustus 2025 berbau tak sedap, basi, bahkan diduga tercemar ulat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan laporan itu akan ditindaklanjuti serius.
Pemprov disebut sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Samarinda.
“Insyaallah Senin atau Selasa nanti semua dapur di Samarinda akan dievaluasi. Apakah cara masaknya yang salah atau penyajiannya terlalu cepat, semua akan diperiksa,” ujarnya, Rabu, 17 September 2025.
Seno Aji menambahkan, evaluasi tidak hanya soal kualitas bahan pangan, tetapi juga tata kelola penyajian dan distribusi.
“Kami ingin memastikan anak-anak tidak lagi menerima makanan yang tidak layak. Harus ada standar yang sama di semua penyedia,” tegasnya.
Kepala SMAN 13 Samarinda Jarnuji Umar, membenarkan adanya keluhan tersebut dan telah menyampaikannya ke pihak terkait.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat memastikan kasus serupa tidak terulang lagi.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang dikelola BGN.
Hingga 15 Agustus 2025, lembaga ini mencatat pembentukan 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 20,5 juta penerima manfaat di 26 provinsi.
Sasaran utamanya mencakup anak PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.
Di Kalimantan Timur, Pemprov menargetkan terbentuknya 367 SPPG di 10 kabupaten/kota.
Namun, Samarinda baru memiliki 12 SPPG yang beroperasi dengan pola kemitraan, jauh di bawah proyeksi kebutuhan sebanyak 73 unit untuk mencakup seluruh siswa penerima MBG.
Kasus makanan basi di SMAN 13 Samarinda menjadi sorotan publik karena berpotensi merusak tujuan besar program ini, yakni menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, Pemprov Kaltim menilai konsistensi kualitas makanan menjadi kunci keberhasilan MBG.
Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki sistem distribusi sehingga kasus serupa tidak terulang di sekolah lain.