KUKAR: Angin segar datang bagi ribuan penerima Beasiswa Kukar Idaman setelah Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin memastikan sisa pembayaran program tersebut akan diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Kepastian itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Kantor Bupati Kukar, Senin, 22 September 2025.
Janji ini menjadi titik terang setelah kekecewaan sempat mewarnai penyaluran beasiswa. Pada Agustus lalu, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi karena dana yang diterima hanya sekitar 30 persen dari total yang dijanjikan.
Pemerintah berdalih keterbatasan anggaran tidak mampu menampung antusiasme pendaftar yang membludak.
Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara, Ibnu Ridho, menegaskan kebutuhan dana pendidikan sudah sangat mendesak.
Ia menyebut pemerintah telah menginformasikan bahwa sekitar Rp16 miliar sisa beasiswa sudah dimasukkan ke dalam APBD-P. Namun, proses pengesahan yang belum rampung menimbulkan kegelisahan.
“Kebutuhan beasiswa ini sudah mendesak bagi kami pak. Di satu sisi kami diberi tahu bahwa sudah anggarannya. Tapi di satu sisi APBD Perubahan belum disahkan, kami meminta kepastian,” ujar Ridho.
Mahasiswa memberi tenggat hingga 30 September agar pemerintah dan DPRD Kukar segera mengesahkan APBD-P. Jika tidak, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Aulia menegaskan pemerintah telah menyiapkan alokasi untuk 4.015 penerima, mulai dari tingkat SMA sederajat, pondok pesantren, hingga mahasiswa S1/D4, S2, dan S3.
“Memang kemarin karena membludaknya antusiasme pendaftar kita harus melakukan penyesuaian, sehingga hanya 30 persen terbayar. Di APBD Perubahan ini kami alokasikan Rp16 miliar untuk sisanya,” kata Aulia.
Wakil Bupati Rendi Solihin menambahkan, pembahasan APBD-P saat ini masih berlangsung di DPRD. Ia memastikan pengesahan harus dilakukan sebelum akhir September.
“Kalau hari ini mereka mengesahkan, kami akan segera bukukan. Dan setelah itu akan kami salurkan langsung sesuai teman-teman penerima kemarin,” ujarnya.
Aulia menekankan perhatian terhadap pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia mengaku pernah merasakan manfaat beasiswa saat menempuh pendidikan hingga tingkat magister, sehingga memahami keresahan mahasiswa. Karena itu ia mendorong agar mahasiswa juga menyampaikan aspirasinya kepada DPRD.
Selain memastikan pencairan sisa beasiswa tahun ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk melanjutkan program serupa pada 2026. Meski menghadapi defisit anggaran, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas porsi beasiswa yang dianggap strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul di daerah.
“Kita akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk beasiswa, dan kami sangat terbuka untuk diskusi bersama,” tutup Aulia.