SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal dalam APBD Perubahan 2025.
Pemerintah memastikan kebutuhan pegawai, pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi, di samping pembangunan infrastruktur dasar.
Komitmen itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, saat mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim, Rabu, 24 September 2025.
Rapat ini digelar untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025.
Dalam penjelasannya, Ujang menegaskan bahwa belanja wajib, terutama belanja pegawai, menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Pemerintah juga tetap menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air minum, serta hibah pendidikan.
“Belanja pegawai merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah juga memastikan alokasi untuk infrastruktur dasar tetap berjalan,” ujarnya.
Selain itu, alokasi anggaran juga diarahkan untuk pemenuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya tenaga pendidik dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan mendesak di daerah.
Pemerintah memastikan hibah pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, akan tetap dilanjutkan.
Begitu juga dengan program unggulan daerah seperti Gratispol dan Jospol yang dinilai penting dalam memperluas akses pendidikan.
Menurut Ujang, peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan untuk menjangkau daerah pelosok.
Pemanfaatan teknologi berbasis digital menjadi salah satu solusi agar pelayanan pendidikan merata hingga perbatasan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat sarana rumah sakit yang menjadi kewenangan provinsi.
Sinkronisasi dengan kabupaten/kota juga menjadi strategi agar pelayanan kesehatan lebih terpadu.
“Belanja diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Sektor kesehatan tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan sarana rumah sakit,” jelas Ujang.
Menanggapi sorotan fraksi DPRD soal belum optimalnya pendapatan daerah, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah. Upaya itu meliputi digitalisasi perpajakan, integrasi sistem perizinan, hingga pengawasan ketat sektor pertambangan.
“Pendapatan daerah harus lebih optimal. Pemanfaatan teknologi pemantauan produksi dan penguatan peran BUMD menjadi strategi penting untuk menekan kebocoran penerimaan,” katanya.
Selain pendidikan dan kesehatan, isu lingkungan juga mendapat porsi penting dalam APBD Perubahan 2025. Program pengendalian banjir, reklamasi pascatambang, dan mitigasi perubahan iklim disiapkan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan arah belanja diarahkan pada sektor produktif. Dukungan diberikan bagi UMKM, petani, dan nelayan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat, sementara anggaran untuk kegiatan seremonial akan ditekan.
Ujang menambahkan, pemerintah mengapresiasi berbagai masukan dari fraksi-fraksi.
Transparansi dalam perencanaan dan komunikasi terbuka dengan DPRD akan diperkuat agar pembahasan anggaran lebih konstruktif.
“Prinsip efisiensi dan akuntabilitas tetap jadi pegangan. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan DPRD untuk memastikan program benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.