KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyebut program Berobat Gratis Cukup dengan KTP sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan seluruh warganya tanpa terkendala biaya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar slogan politik, melainkan langkah konkret yang telah dijalankan dan dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Program ini sudah berjalan dan memberikan hasil nyata. Hari ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar mencapai 103 persen, dengan sekitar 95 persen dibiayai oleh pemerintah daerah. Angka ini di atas rata-rata nasional,” ujar Aulia di Tenggarong, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Aulia, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja sistematis antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
Pemkab Kukar telah menyalurkan dana sebesar Rp103 miliar untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan medis di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS, tanpa harus memikirkan biaya pengobatan.
“Cukup bawa KTP, datang ke fasilitas kesehatan, masyarakat akan dilayani sebagaimana mestinya,” katanya menegaskan.
Ia menuturkan, kebijakan ini dirancang agar tidak ada lagi warga Kukar yang menunda berobat karena keterbatasan biaya.
Pemerintah ingin memastikan pelayanan kesehatan menjadi hak dasar yang benar-benar bisa diakses tanpa diskriminasi.
“Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Kukar terlindungi dan mendapatkan hak kesehatannya tanpa terkendala biaya,” ucapnya.
Selain menjamin pembiayaan, Pemkab Kukar tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat mutu dan pemerataan layanan kesehatan.
Upaya ini menjadi bagian dari visi besar Pemkab Kukar dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui realisasi program Berobat Gratis Cukup dengan KTP, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi peningkatan kesejahteraan warga.
“Program ini bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” kata Aulia.
Ia menegaskan, Pemkab Kukar akan terus menjaga keberlanjutan program tersebut agar seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang setara.