JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus melakukan langkah strategis di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop, Elviandi, pada Selasa, 11 November 2025, menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan Kopdes Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa dan bagian penting dari ketahanan pangan nasional.
Salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi berbasis komoditas unggulan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh.
Elviandi menegaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini dirancang untuk memperkuat pemahaman pengurus Kopdes Merah Putih dalam mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah.
“Program ini juga mendorong terbentuknya model pengembangan usaha yang berkelanjutan di lingkungan Kopdes Merah Putih,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan Kopdes Merah Putih menjadi solusi penting dalam memperkuat ekonomi desa, memangkas rantai distribusi hasil pertanian yang panjang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Koperasi, David Bastian, mendorong Kopdes Merah Putih di Aceh untuk menangkap peluang besar dalam produksi komoditas unggulan.
Aceh menjadi barometer nasional dalam produksi kopi, nilam, serta biomassa yang potensinya terus berkembang.
David berharap dukungan aktif seluruh pengurus Kopdes Merah Putih dapat diimbangi dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian seperti Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala, koperasi sektor produksi, hingga lembaga pembiayaan dan perbankan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem koperasi yang produktif, modern, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Dari sisi hilirisasi, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, memaparkan bahwa terdapat pengembangan hilirisasi komoditas kopi seluas 20.400 hektare di enam kabupaten pada periode 2025-2026.
Selain itu, juga dibangun lima pabrik percontohan (piloting) untuk komoditas kopi dan kakao seluas 8.900 hektare di tujuh kabupaten.
Dalam program ini, Kemenkop bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memperkuat kontribusi koperasi dalam rantai pasok di pabrik-pabrik tersebut.
Di sisi lain, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Aceh juga meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat luas kawasan hutan Aceh pada 2023 mencapai 1,78 juta hektare, dengan produksi kayu bulat sebesar 22.047 meter kubik.
PT PLN pun sedang merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang membutuhkan bahan baku seperti cangkang sawit, sekam padi, dan serpihan kayu.
Hal ini membuka peluang besar bagi Kopdes Merah Putih sebagai agregator bahan baku maupun pengelola unit pra-olah biomassa.
Aceh juga memiliki komoditas unggulan nilam yang telah dibudidayakan sejak era kolonial Belanda.
Nilam Aceh dikenal sebagai yang terbaik di Indonesia dan menghasilkan minyak dengan kualitas tinggi, yang diminati pasar internasional seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada.
Peluang ini dapat dimanfaatkan Kopdes Merah Putih untuk mengembangkan usaha pengolahan nilam agar bisa masuk ke rantai pasok global.
Saat ini terdapat 6.549 Kopdes Merah Putih di Provinsi Aceh, dengan 3.683 di antaranya telah memiliki akun SIMKOPDES, 420 memiliki gerai aktif, dan 126 telah mengajukan kemitraan dengan BUMN.
Kemenkop juga mendorong para Bisnis Asisten (BA) untuk membantu 2.866 Kopdes Merah Putih yang belum terdaftar di SIMKOPDES agar segera melengkapi administrasi dan dapat mengikuti program pengembangan berikutnya.
Sebagai bagian dari penguatan operasional Kopdes Merah Putih, Kemenkop telah merekrut 8.000 Bisnis Asisten yang ditempatkan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
Di Aceh sendiri terdapat 650 BA, dengan sebaran terbesar di Kabupaten Aceh Utara (86 BA), Pidie (73 BA), dan Bireuen (61 BA).
Upaya ini diharapkan mempercepat penguatan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh Aceh.
