JAKARTA: Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisinya sebagai pemasok utama tuna berkelanjutan untuk pasar premium global.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor tuna Indonesia pada 2022 mencapai 680 juta dolar AS.
Tren permintaan tuna yang ditangkap secara bertanggung jawab dan berkelanjutan juga terus meningkat, terutama di pasar Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, serta Inggris, dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 15 persen per tahun.
Khusus untuk pasar Eropa dan Inggris, permintaan tuna yang ditangkap dengan metode berkelanjutan huhate atau pole and line, teknik tradisional Indonesia, mencapai lebih dari 26.000 metrik ton (MT).
Peluang ini semakin membuka ruang bagi perikanan huhate untuk menjadi salah satu penopang daya saing industri tuna nasional.
Hal tersebut disampaikan Program Lead Indonesia Tuna Consortium, Thilma Komaling, dalam diskusi pada peringatan World Fisheries Day, Jumat 21 November 2025.
Acara yang diinisiasi Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) itu dihadiri sekitar 30 perwakilan media nasional dan kreator konten, dengan fokus pada potensi ekonomi dari praktik perikanan yang bertanggung jawab.
Thilma kembali menegaskan bahwa metode huhate, yang menggunakan joran dan tali pancing, memiliki nilai strategis bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian pesisir serta daya saing industri tuna nasional.
Sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia memegang tanggung jawab besar untuk menerapkan praktik penangkapan yang menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya ikan.
Huhate merupakan metode warisan Nusantara yang telah berlangsung puluhan tahun.
Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan tuna berkualitas tinggi, sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.
Keunggulan teknik memancing satu per satu (one-by-one fishing) ini juga membuka akses lebih luas ke pasar global dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok tuna berkelanjutan.
“Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional, terutama melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar,” kata Thilma.
Ia menambahkan, metode ini turut mendorong terciptanya lapangan kerja berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nelayan, dan memperkuat rantai pasok yang kredibel.
Kontribusi ini menjadi penting mengingat tuntutan internasional terhadap praktik perikanan yang ramah lingkungan semakin ketat.
Ketua AP2HI, Abrizal Andrew Ang, mengatakan sebagian besar usaha pole & line dijalankan oleh unit berskala kecil dan menengah yang mengandalkan tenaga kerja lokal, mulai dari nelayan, pekerja pengolahan, hingga distribusi.
Karena itu, setiap kegiatan penangkapan dengan metode huhate memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi pesisir.
Selain itu, tuna yang ditangkap dengan teknik ini memiliki nilai jual lebih tinggi, sekitar 15–30 persen di pasar ekspor, karena memenuhi standar keberlanjutan.
“Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan yang stabil dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.
TC dan AP2HI menilai bahwa keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab, berbasis sains, selektif, dan ramah lingkungan.
Dengan menguatkan metode pole & line, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar tuna nasional di pasar domestik maupun global, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui kegiatan ini, media diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi akurat mengenai manfaat ekonomi praktik perikanan tradisional yang bertanggung jawab.
Narasi mengenai pole & line sebagai tradisi yang terbukti ramah lingkungan dan berdampak positif bagi ekonomi pesisir diharapkan mampu mendorong dukungan publik dan pemangku kepentingan secara lebih luas.
