SAMARINDA: Pemprov Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menata ulang struktur anggaran setelah pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 anjlok hingga 66 persen.
Penyesuaian tersebut membuat total rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (R-APBD) 2026 diturunkan dari kesepakatan awal Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat membacakan Nota Keuangan Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kaltim, Sabtu, 29 November 2025.
Sri Wahyuni memaparkan bahwa penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer yang semula diproyeksikan Rp9,33 triliun, namun pada dokumen terbaru hanya tinggal Rp3,13 triliun. Penurunan mencapai Rp6,19 triliun atau 66,39 persen.
Kondisi paling menonjol terlihat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang merosot tajam dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun pada 2026, turun Rp4,43 triliun atau 73,15 persen.
“Penurunan pendapatan yang cukup signifikan ini memberi tekanan kepada pemerintah daerah. Kita perlu strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lain,” jelas Sri Wahyuni.
Total nilai R-APBD 2026 kemudian disesuaikan menjadi Rp15,15 triliun, yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun.
Pendapatan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp362,03 miliar.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 direncanakan tetap sebesar Rp15,15 triliun dengan komposisi belanja operasi mencapai Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar, serta belanja transfer mencapai Rp5,89 triliun.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga mencantumkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar sebagai bagian dari strategi penutup kebutuhan anggaran.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa sekalipun terjadi kontraksi fiskal, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga program prioritas, layanan dasar, dan upaya stabilitas ekonomi daerah.
