SAMARINDA: Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim) harus menetapkan skala prioritas pembangunan pada 2026.
Dari pagu awal Rp3,2 triliun, anggaran tahun depan dipastikan turun menjadi sekitar Rp900 miliar.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut sektor jalan akan menjadi fokus utama.
Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki dampak ekonomi terbesar dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
“Sebetulnya semua sektor prioritas, kami tidak bisa mengabaikan salah satunya. Tapi ada yang lebih urgent agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dirasakan lebih banyak masyarakat. Jalan tetap paling penting,” ujar Nanda.
Nanda menjelaskan, pembangunan jalan akan difokuskan pada wilayah paling membutuhkan, termasuk wilayah perbatasan dan daerah dengan akses mobilitas terbatas.
“Mahulu masih ada, kemudian Kutai Timur dan Berau juga masih ada. Yang lainnya pemeliharaan,” katanya.
Ia menegaskan, pemeliharaan jalan tetap menjadi perhatian meskipun terjadi penurunan anggaran.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan tidak boleh dikorbankan.
“Kami tidak mau karena uang tidak ada, lalu jalan banyak berlubang hingga terjadi kecelakaan. Ini yang tetap kami jaga ritmenya. Jadi dioptimalkan walaupun nanti tidak semasif kemarin,” jelasnya.
Nanda menyebut Dinas PUPR-PERA menerapkan efisiensi pada seluruh level, termasuk penghematan operasional kantor, agar biaya pemeliharaan jalan tidak terpengaruh secara signifikan.
Ia berharap masih ada peluang pergeseran anggaran seiring proses penyusunan APBD berjalan.
“Ongkos pemeliharaan pun tidak kurang. Mudah-mudahan ini cukup. Karena kita masih ada kemungkinan pergeseran, masih ada harapan. Sekarang yang ada, kita optimalkan,” ujarnya.
Selain fokus pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi, Dinas PUPR-PERA juga mengendalikan proyek strategis melalui skema tahunan yang disambungkan dengan pendanaan pemerintah pusat.
Nanda menyebut proyek pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang–Long Bangun tidak menggunakan skema multiyears, melainkan akan disinergikan dengan anggaran Kementerian PUPR.
“Kalau di program kami, itu masa tahunan. Yang multiyears itu masuk APBN,” jelasnya.
Menurutnya, pada 2026, alokasi anggaran untuk proyek tersebut di tingkat provinsi sekitar Rp100 miliar dengan harapan dapat tersambung dengan pembiayaan pusat.
“Untuk kami, tahun 2026 itu sekitar Rp100 miliar. Mudah-mudahan cukup untuk sambung dengan punya APBN. APBN juga bangun di situ,” ujarnya.
Ruas jalan tersebut ditargetkan memperkuat konektivitas wilayah pedalaman Mahakam Ulu menuju kawasan tengah Kaltim dan membuka akses ekonomi baru di perbatasan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor : Emmi
