SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan harga kebutuhan pokok dalam kondisi stabil menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk daerah dengan disparitas harga tinggi akibat akses logistik yang terbatas.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan secara umum kondisi harga di Kaltim masih terkendali dan tidak menunjukkan gejolak seperti yang terjadi pada periode Nataru pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kita bisa lihat bahwa harga-harga di Kalimantan Timur cukup stabil. Hanya saja di beberapa kabupaten/kota disparitas harga masih menunjukkan angka yang tinggi karena infrastruktur dan aksesibilitas dari kota besar ke wilayah tersebut masih perlu peningkatan,” ujarnya.
Untuk menjaga kestabilan harga sepanjang Desember, DPPKUKM memastikan pelaksanaan operasi pasar di sejumlah titik.
Langkah ini dijalankan beriringan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, serta gerakan serupa oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Kita konsisten untuk melakukan upaya-upaya operasi pasar di akhir tahun ini. Ditambah dengan GPM dan juga upaya simultan dari pemerintah kabupaten/kota untuk pengendalian harga dan stabilisasi harga,” jelas Heni.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu untuk meminimalkan potensi lonjakan harga akibat kenaikan permintaan kebutuhan pokok selama libur panjang Nataru.
Selain operasi pasar umum, DPPKUKM juga menjalankan mekanisme khusus untuk menekan harga di wilayah dengan kendala logistik, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Menurut Heni, wilayah tersebut membutuhkan intervensi berbeda karena infrastruktur jalan dan distribusi barang tidak sebaik daerah perkotaan, sehingga biaya pengangkutan mempengaruhi lonjakan harga di tingkat konsumen.
“Untuk dua lokasi itu, DPPKUKM melakukan operasi pasar dalam bentuk reduksi biaya transportasi. Jadi, pengiriman barang kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu biaya transportnya kita tanggung,” jelasnya.
Strategi ini melibatkan optimalisasi peran perusahaan daerah, yakni PT MBS untuk memperkuat distribusi dan membantu stabilisasi harga di dua wilayah tersebut.
“Kita melibatkan peran perusahaan kita MBS untuk bisa melakukan upaya-upaya stabilisasi itu. Jadi kita juga masif di situ,” tambah Heni.
Kinerja pengendalian harga di Kaltim juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.
DPPKUKM mencatat, Kaltim baru saja meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik I pada Program Pengendalian Inflasi Daerah (PID) untuk Regional Kalimantan.
Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Pemprov dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan stok pangan, serta koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian inflasi.
“Itu menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kalimantan Timur berjalan dengan sangat baik. Upaya pengendalian harga, stabilisasi stok dan sebagainya berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya.
Meski inflasi terjaga, DPPKUKM memastikan seluruh upaya menjaga kestabilan harga tetap dijalankan.
Persiapan ini dilakukan sebagai antisipasi gangguan pasokan, potensi kenaikan biaya logistik, hingga cuaca ekstrem yang sering memengaruhi distribusi barang ke wilayah tengah dan pedalaman Kaltim.
Pemprov Kaltim menilai stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan komponen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang rentan terhadap fluktuasi harga. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor : Emmi
