SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat hanya bertumpu pada rutinitas dan jam kerja.
Menurutnya, birokrasi modern menuntut kombinasi antara kerja keras, kemampuan berpikir strategis, dan ketulusan dalam melayani publik.
“Kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Perlu bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan ikhlas agar hasilnya tiada batas” ujar Gubernur Rudy.
Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai media usai melantik ribuan ASN dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, di Gedung Olah Bebaya Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 9 Desember 2025.
Tahun ini, jumlah ASN yang ditempatkan mencapai 3.223 orang, teridiri dari 1.148 jabatan fungsional dan 2.075 PPPK yang tersebar pada berbagai jabatan strategis, mulai dari guru, tenaga kesehatan, analis kebijakan, penyuluh, pengendali ekosistem hutan hingga polisi kehutan.
Rudy menyebut rekrutmen PPPK menjadi peluang pemerataan kesempatan bagi tenaga honorer dan sekaligus memperkuat layanan publik.
Ia berharap pengangkatan tersebut tidak menjadi pelaksanaan terakhir.
“Semoga ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan masih ada honorer yang lainnya yang nanti mendapatkan kesempatan yang sama,” ucapnya.
Ia menilai tantangan pelayanan publik saat ini berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pola kerja birokrasi lama.
Aparatur diminta tidak hanya memenuhi laporan administratif, tetapi menghasilkan dampak konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan itu tidak diukur dari dokumen kinerja saja. Tetapi dari manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Rudy menyoroti disiplin kerja sebagai faktor yang menentukan kualitas ASN.
Ia menyebut, standar kinerja tidak akan tercapai jika aparatur hanya bekerja sebatas jam kantor dan tidak berupaya mempercepat hasil.
“Disiplin itu penting sekali. Kalau kerjanya hanya standar, hasilnya pasti di bawah standar. Kalau ingin berakselerasi, jam kerja harus lebih panjang, pengetahuan lebih banyak, dan mengambil lebih sedikit bagian daripada yang lain,” kata Rudy.
Menurutnya, etos kerja seperti ini bukan sekadar motivasi, tetapi prinsip keberhasilan yang harus menjadi budaya di lingkungan pemerintahan daerah.
Rudy juga menekankan bahwa jabatan fungsional ASN dan PPPK merupakan tulang punggung birokrasi modern.
Setiap posisi dituntut untuk menunjukkan produktivitas, keahlian teknis, serta kemampuan beradaptasi dengan inovasi.
“Pemerintah membutuhkan aparatur yang ahli di bidangnya, cepat beradaptasi, dan mampu memberikan solusi atas tantangan pelayanan publik,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa loyalitas ASN tidak diarahkan kepada individu atau jabatan, tetapi pada institusi dan kepentingan publik.
“Loyalitas itu kepada tugas, aturan, dan kepentingan masyarakat. Pegang teguh nilai integritas, etika publik, dan antikorupsi,” tambahnya.
Rudy juga mendorong aparatur agar melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan.
Ia menyebut penguatan SDM harus menjadi prioritas agar Kaltim mampu menjalankan agenda transformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, hingga kesiapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Silakan yang ingin melanjutkan pendidikannya, baik S1, S2, maupun S3. Kita butuh ASN yang berdaya saing,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat jejaring kolaborasi antar perangkat daerah untuk mendukung program strategis, termasuk pembangunan SDM, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta reformasi kebijakan secara bertahap.
Gubernur Rudy mengingatkan bahwa seluruh aparatur memiliki peran langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Kaltim.
Ia meminta agar ASN dan PPPK tidak menunggu instruksi atau situasi sempurna untuk bekerja.
“Kalau bekerja, jangan menunggu apa yang bisa dikerjakan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang. Kalau menunggu, kita akan tertinggal jauh,” tutupnya.
