SAMARINDA: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan potensi tekanan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan sektor transportasi.
Risiko tersebut dinilai perlu diantisipasi secara serius melalui penguatan pengendalian inflasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto menyampaikan bahwa secara historis periode akhir tahun hampir selalu diikuti lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat.
Berdasarkan catatan BI, kenaikan harga pada momen Nataru kerap berada di kisaran 20 hingga 30 persen apabila tidak disertai langkah intervensi yang memadai.
“Setiap Nataru selalu ada tekanan harga. Ini bukan hal baru. Karena itu yang penting bukan menekan inflasi sampai nol, tetapi menjaga agar inflasi tetap rendah dan stabil dengan fluktuasi yang semakin kecil,” ujar Budi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan BI Kaltim, Samarinda, Kamis, 18 Desember 2025.
Budi memaparkan gambaran besar tren inflasi Kaltim dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Menurutnya, inflasi di Kaltim sempat berada pada level cukup tinggi sebelum pandemi Covid-19, kemudian menurun tajam saat pandemi akibat turunnya permintaan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari 2016 sampai 2019, inflasi kita rata-rata berada di kisaran 3 persen. Pasca-Covid, inflasi sempat meningkat karena dukungan likuiditas besar dari bank sentral, tetapi berhasil kita turunkan kembali hingga sekarang berada di level rendah dan stabil,” jelas Budi.
Ia menekankan bahwa inflasi ideal bukanlah nol persen, melainkan inflasi yang rendah dan stabil, dengan fluktuasi yang semakin kecil.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama seluruh TPID di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam menghadapi Nataru 2025, BI Kaltim bersama TPID memfokuskan pengawasan pada lima komoditas utama yang dinilai paling berpotensi mendorong inflasi, yakni beras, emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, dan angkutan udara.
Menurut Budi, pendekatan ini dilakukan agar langkah pengendalian lebih efisien dan tepat sasaran.
Dengan memanfaatkan early warning system, pemerintah daerah dapat memetakan komoditas mana yang benar-benar membutuhkan intervensi cepat.
“Kalau kita fokus pada komoditas kunci ini, potensi inflasi yang semula diproyeksikan masih bisa ditekan,” katanya.
Ia menyebut dua pekan terakhir menjelang akhir tahun menjadi fase krusial.
Jika tidak dilakukan langkah masif seperti operasi pasar, penguatan stok, dan pengendalian distribusi, tekanan inflasi berpotensi meningkat lebih tinggi.
BI Kaltim juga menyoroti kondisi cuaca yang kurang bersahabat hingga awal 2026 sebagai faktor tambahan yang dapat memperberat tekanan harga.
Gangguan distribusi akibat cuaca berpotensi menghambat pasokan, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang, yang selama ini menjadi penyumbang inflasi musiman.
Berdasarkan neraca pangan yang dipaparkan BI, sejumlah komoditas berada dalam status waspada, terutama beras, daging ayam, cabai rawit, cabai merah, serta minyak goreng.
Meski stok masih tersedia, BI mengingatkan perlunya penguatan cadangan agar tidak terjadi kelangkaan akibat gangguan logistik.
“Distribusi di Kalimantan Timur ini sangat menentukan karena wilayahnya luas. Sedikit saja terganggu, dampaknya ke harga bisa cukup besar,” jelas Budi.
Meski demikian, BI mencatat kondisi inflasi Kalimantan Timur hingga November 2025 masih relatif terkendali.
Inflasi year on year (yoy) tercatat di angka 2,28 persen, berada di bawah rata-rata nasional. Sementara inflasi year to date tercatat 1,96 persen, juga lebih rendah dibandingkan nasional.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta TPID dalam menjaga stabilitas harga sepanjang tahun.
“Ini menunjukkan bahwa kerja TPID di Kalimantan Timur cukup solid. Tapi tantangannya belum selesai, terutama menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, BI Kaltim juga menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi Mandau Kaltim (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama Kalimantan Timur) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan bersama TPID untuk memantau pergerakan harga harian, stok pangan, hingga proyeksi inflasi.
Sistem ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis analisis early warning system yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan.
“Mandau Kaltim ini bukan untuk konsumsi publik, tetapi sebagai command center kebijakan. Kepala daerah dan TPID bisa melihat sejak dini, kapan harus intervensi dan bagaimana caranya,” terang Budi.
BI Kaltim menegaskan bahwa pengendalian inflasi Nataru tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan data.
Langkah konkret seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, penguatan distribusi, serta koordinasi lintas daerah tetap menjadi kunci.
Selain itu, kebijakan pendukung seperti diskon atau subsidi angkutan udara juga dinilai penting untuk menahan tekanan inflasi dari sektor transportasi.
