JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah masa tanggap darurat bencana berakhir.
Tahap pemulihan dinilai krusial karena menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi terdampak bencana agar dapat kembali beroperasi dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi di tiga wilayah tersebut, baik koperasi eksisting maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Farida saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Rakor tersebut dipimpin Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria.
Berdasarkan data sementara, koperasi dan Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak bencana di Aceh tercatat sebanyak 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes. Di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes, sementara di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu prioritas Kemenkop. Proses pembangunan akan menggunakan skema padat karya guna melibatkan masyarakat setempat.
“Skema padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga yang terdampak,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi anggota koperasi yang sebelumnya menjalankan usaha produktif.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing koperasi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Pendampingan berupa peningkatan skill akan menjadi bekal penting bagi pengembangan usaha di koperasi desa,” kata Farida.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan.
Relaksasi tersebut berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun guna memberi ruang pemulihan usaha.
Rapat koordinasi juga membahas integrasi bantuan lintas kementerian dan lembaga. Penyaluran bantuan sosial ke depan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.
“Prinsipnya adalah bagaimana semua kementerian dan lembaga berkolaborasi, berencana, dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatra,” ujar Farida.
Sebagai bentuk dukungan langsung di lapangan, Kemenkop telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat konsultasi, penyaluran bantuan logistik seperti makanan dan air bersih, serta pendampingan usaha bagi koperasi terdampak.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan ekonomi pascabencana.
“Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemerintah daerah agar semakin produktif,” kata Muhaimin.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Sumatra, pemerintah juga akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Dengan koordinasi lintas sektor, Muhaimin optimistis sinergi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
